-->

Kategori

HEADLINE NEWS

10 November dan Bapak Brimob M. Jasin (Habis) Brimob Terbentuk

By On November 10, 2022



Oleh : Suryadi (Pemerhati Budaya & Kepolisian)


NAMA Soedirman pekat mewarnai sejarah perjuangan bangsa Indonesi dan dapat ditemukan di banyak buku. Nyaris-nyaris semua kota besar di Tanah Air, melekatkan nama Jenderal Soedirman untuk jalan-jalan utama, termasuk Ibu Kota Jakarta.   

Maka ketika tahu, bahwa Soedirman sangat terkesan akan nama Moehammad Jasin sebagai pangilma Brimob yang melegenda, tentu hal itu tidak sembarangan. Ada nilai yang mungkin patut digali agar bangsa ini  bisa memetik dari nilai-nilai yang mungkin tidak terangkat dari kepahlawanan Jasin selama ini. Meski, pelantun balada legendaris Ebiet G Ade lewat lagunya bertanya, “…Apakah semua  semua orang harus jadi pahlawan.”  

Pertanyaan Ebiet tersebut, tentu terlalu naif bila dijawab sekadar secara verbal. Contoh konkret, Jasin, memang patut disimak mengapa sosok sebesar Soedirman sampai begitu akrab dengan namanya. Bahkan, Soedirman terdorong menyemangati Jasin lewat surat khusus.  

Jasin adalah pemimpin dan tokoh dalam perang melawan pasukan tantara Sekutu yang masuk ke Surabaya (dan sekitarnya) diboncengi Belanda untuk kembali menjajah Indonesia, November 1945. Perjuangan bersenjata Jasin bersama rekan-rekannya didukung oleh kekuatan rakyat, untuk mempertahankan kemerdekaan RI. 

Nama Jasin bagi Pangsar Soedirman  sudah tidak asing lagi. Jasin tak bisa dipisahkan dari perjuangan rakyat,  dalam mempertahankan kemerdekaan RI, terutama Peristiwa Soerabaja. Kemudian, 10 November sebagai puncaknya, diperingati setiap tahun oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pahlawan. 

Tak hanya dalam “Peristiwa Soerabaja”, Jasin juga eksis pada serentetan perjuangan berikutnya, termasuk merebut kembali Madiun dari Partai Komunis Indonesia (PKI) ketika Presiden I RI menyeru rakyat: “Pilih Soekarno – Hatta atau Musso”.  

Moehammad Jasin terakhir berpangkat komisaris jenderal (Komjen) polisi, seperti halnya Drs. Anang Revandoko, M.I.Kom, Komandan Korps Brimob saat ini (ke-30). Jasin, Bapak Brimob Polri dan Pahlawan Nasional, berpulang 3 Mei 2012. Jenazahnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Kali Bata, Jakarta Selatan.  

Jasin diakui sebagai Pahlawan Nasional sesuai Keputusan Presiden (Keppres) No. 116/TK/ 2015 tanggal 5 November 2015. Bersama dengan Jasin, juga ditetapkan  empat nama besar lainnya sebagai Pahlawan  Nasional, yakni Bernard Wilhem Lapian  (alm), I Gusti Ngurah Made Agung (alm), dan Kiay Bagus Hadikusumo (alm).

Jasin, laki-laki Bone kelahiran Bau-bau, Sulawesi Selatan (Sulsel), 9 Juni 1920.  Bau-bau di Pulau Buton berdiri 17 Oktober 1541 (berdasarkan UU No. 1/ 2001,  Kabupaten Bau-bau sejak 21 Juni 2001 masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). 

Nama Jasin selain diabadikan untuk salah satu nama jalan di Kota Surabaya,   juga  dilekatkan pada Markas Korps Brimob di  Kota Depok, Jabar. Letaknya di sisi Jalan Komjen Pol. Moehammad Jasin, Kelapa Dua, Depok. Nama Jasin ditabalkan untuk jalan utama persis depan Mako Korp Brimob, 5 Februari 2014. Sebelumnya jalan ini dikenal sebagai Jalan Akses Universitas Indonesia (UI). Sejak 1966, Markas Korps Brimob ini dikenal sebagai Kesatrian Brimob “Amji Attak”.

Brigade Mobil (brimob), pasukan pamungkas Polri, saat ini beranggotakan sekitar 44.000 perseonel. Polisi Istimewa yang diproklamasikan oleh Moehammad Jasin pada 21 Agustur 1945 di Surbaya (empat hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI di Jakarta), adalah cikal bakal Brimob setelah sebelumnya bernama Mobrig. 

Presiden I RI, Ir. Soekarno yang menetapkan perubahan dari nama Mobrig menjadi Brimob, menyesuaikan dengan hukum “DM” (diterangkan – menerangkan) yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Peresmian perubahan nama tersebut bersamaan dengan penyerahan penghargaan tertinggi “Nugraha Sakanti Yana Utama” dari Presiden I RI kepada pemimpin Brimob,  pada 14 November 1961. 

Moehammad Jasin pada 17 September 1946 menerima mandat dari Kepala Kepolisian I RI, R. Soekanto Tjokrodiatmodjo untuk mempersiapkan pembentukan Mobrig. Pasukan yang di masa lalu juga dikenal dengan nama Ranger dan Pelopor ini, resmi berdiri berdasarkan Surat Perintah Kepala Muda Kepolisian No.Pol.: 12/7/91 tanggal 14 November 1946. Saat itu Kepolisian berpusat di Purwokerto, Jateng, sedangkan Ibu Kota RI “pindah sementara” dari Jakarta ke  Yogyakarta. **

10 November  dan Bapak Brimob M. Jasin (3)  (Proklamasi Polisi Indonesia)

By On November 09, 2022


Oleh : Suryadi  (Pemerhati Budaya & Kepolisian)


DI Jawa Timur,  arek-arek Surabaya (anak-anak muda warga dari beragam suku) bangkit melawan ketika Sekutu masuk lewat laut. Saat itu kesatuan-kesatuan yang sudah dilatih kemiliteran oleh Jepang, seperti Peta (Pembela Tanah Air), Heiho, dan Kaigun Butai telah dipulangkan oleh Jepang untuk waktu yang tidak ditentukan. Persenjataan mereka juga ditarik dan digudangkan oleh Jepang.  

Dengan demikian, mereka yang masih menyandang senjata cuma mereka yang tergabung dalam Polisi istimewa Jepang (PIJ, Tokubetsu Satsutai).  Pasukan PIJ terdiri atas polisi hasil bentukan Belanda sebelum Jepang menjajah, ditambah oleh mereka yang baru dididik menjadi PIJ. 

Dalam pengakuan Moekari (Tari, tt: 09), usai pendidikan  ia memulai tugas sebagai prajurit PI yang juga telah mendapat latihan berat militer Jepang (Sinto Kioreng). Jasin sebagai komandan dengan pangkat Itto Keibobo membagi tugas berpatroli seputar Surabaya --sesuai dengan yang sudah ada di zaman Belanda dan tetap digunakan oleh Jepang. Pembagian daerahnya, meliputi Seksi-seksi 1 (daerah) Wonokromo, 2 Darmo, 3 Bubutan, 4 Nyamplungan, 5 Kapasan, 6 Tanjung Perak. Ini masih ditambah dengan dengan Seksi Besar Hoofbureau dan Tokubetsu Satsu Tai.     

Disadari atau tidak oleh Jepang, mereka itu terlatih dan kelak menjadi semacam boomerang bagi Jepang sendiri. Benar saja, mereka itulah yang kemudian berubah menjadi PI atau Pasukan Polisi Indonesia (PPI) di bawah kepemimpinan M. Jasin. Mereka sigap merampasi, melucuti, dan membongkar Gudang Senjata di tangsi Tokubetsu Satsutai Surabaya. Selain itu, Jasin juga yang secara resmi menerima penyerahan persenjataan dan panser-panser dari Jepang di berbagai tempat di Surabaya.

Pada era penjajah Belanda, tangsi polisi di Coen Boulevar, Surabaya, dikenal sebagal Kompleks “Don Bosco” (kini Sekolah Katolik St, Louis I). Di sinilah sekolah PIJ atau Tokubetsu Satsu Tai diaksanakan (Tari, tt: 06) sekaligus juga sebagai Markasnya. Di sini terdapat gudang persenjataan Jepang.      

Dua pemimpin PI Jepang, Sidookan Takata dan Fuko Sidookan Nishimoto,  ditahan. Kemudian ratusan personel PI dan pekerja di situ mengibarkan bendera merah-putih di tengah-tengah tangsi Tokubetsu Satsutai. Empat hari setelah proklamasi Kemerdekaaan RI di Jakarta, tepatnya 21 Agustus 1945, M. Jasin didukung para Pasukan PI memproklamasikan  Polisi Repoeblik Indonesia (PRI):

“Oentoek bersatoe dengan rakjat dalam perdjoeangan mempertahankan Proklamasi 17 Agoestoes 1945 dengan menjatakan Polisi sebagai Polisi Repoeblik Indonesia”. 

Di saat-saat seperti itu, militer Sekutu pimpinan Inggris diboncengi tantara Belanda masuk dari laut Surabaya. Dengan posisi seperti itu, oleh para pejuang gampang dibaca bahwa Sekutu akan mengantarkan Belanda menjajah kembali Indonesia. Apalagi, Inggris bertugas antara lain membebaskan orang-orang Belanda dari tawanan Jepang. Jadi, dua yang dihadapi Indonesia saat itu:  Inggris yang memang memperlihatkan perangai akan mengembalikan Belanda menjajah, dan Jepang yang tak mau segera menyerah dan hanya mau menyerahkan Indonesia kepada Sekutu. 

Perjuangan rakyat Surabaya dengan peran PI yang sangat signifikan di bawah kepemimpinan Jasin,  tak terelakkan.  Peristiwa Surabaya pecah. Pangsar Soedirman, mantan Pangilma TNI Try Soetrinso, dan para pelaku “Peristiwa Soerabaya” yang berpuncak pada 10 November amat memantau sepak-terjang perjuangan M Jasin. Bahkan, Jenderal TNI Muhammad Wahyu Sudarto (alm) bersitegas menyatakan (Zachrie dan Wiwanto, 2010: 1):  

“Sebetulnya, pada “Peristiwa Surabaya” ada tokoh yang lebih hebat tetapi di masa kini tidak banyak yang kenal. Namanya Moehamamad Jasin, orang Sulawesi Selatan, Jika beliau tidak ada, Surabaya tidak mungkin seperti sekarang ini. Beliau adalah Komandan Pasukan Polisi Istimewa. Jika tugas Bung Tomo adalah “memanas-manasi rakyat”, Pak Jasin ini memimpin pasukan tempur. ….” 

Kenyataan Indonesia “yang lepas dari penjajah satu nyaris jatuh ke tangan penjajah kembali, kemudian menghadapi pemberontakan dalam negeri”, di mata para pejuang agaknya merupakan “momen yang bersamaan”. Di dalamnya, tak bisa dilepaskan dari kepemimpinan Pangsar Jenderal Soedirman. Sebagai bagian signifikan dari itu adalah kepemimpinan Moehammad Jasin di Jatim.    

Dalam Agresi Militer II, Belanda membom Yogyakarta. Soekarno, Hatta dan sejumlah menteri lalu dibuang oleh Belanda ke Bangka. Belanda menguasai Ibu Kota RI Yogyakarta dalam tempo yang singkat. Sementara, Soedirman bergerilya dalam keadaan sakit parah dengan paru-paru sudah dikempiskan sebelah. 

Perjalanan gerilya tersebut memakan waktu tujuh bulan, dari 19 Desember 1948 hingga 10 Juli 1949, menempuh jarak 1.000-an km dengan rute lintas Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Soedirman ditandu dalam pengawalan dengan ajudan, Supardjo Rustam dan Tjokropranolo. Rakyat secara sukarela ikut menandu Soedirman. 

Rute perang gerilya Soedirman dimulai dari Bakulan (Bantul), Parangteritis, Gunung Kidul (Yogyakarta), Wonogiri (Jateng); Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Bajulan (Loceret, Nganjuk), Makuto Sawahan (Nganjuk), Ponorogo, Nglongsor (Tugu,Tengggalek), Nogosari (Ngadirejo, Pacitan), Wonogiri, Sobo (Pakisbaru, Nawangan, Pacitan). Lalu, kembali ke Yogyakarta melalui Tirtomoyo (Tirtomoyo Wonogiri), Pulo (Kasihan, Wonogiri), Karangmojo (Karangmojo, Gunungkidul), Piyungan (Piyungan Bantul), Prambanan (Prambanan,  Sleman). 

Pada rute  gerilya itulah Soedirman kerap kali bertemu dengan pasukan MBB  jatim pimpinan M Jasin yang terus melakukan patroli keamanan.  Sehingga,  Soedirman melontarkan kata-kata bermakna kagum dan  kebanggaan, bahwa “Anak buah Jasin dari MBB Jawa Timur ada di mana mana.”  

Dalam perjalanan kembali ke Yogyakarta di rute Makuto Sawahan (Nganjuk) menuju Pulungan, Ponorogo, perjalanan Soedirman dipaksa berhenti di pos jaga yang dijaga oleh personel MBB Jawa Timur, Moekari dan teman-temannya. Moekari, personel MBB tersebut bersikeras melarang rombongan meneruskan perjalanannya. Terjadilah “rebut-ribut” dengan pengawal Soedirman, yaitu  Supardjo Rustam dan Tjokropranolo.

 “Kamu tidak tahu siapa yang lewat, ini Jenderal Soedirman,” ujar pengawal Soedirman. Mendengar adanya ribut-ribut tersebut. Soedirman bertanya dari dalam tandu: “Kuwi sopo yo (itu siapa ya?). Saya jawab, ”Moekari dari MBB.” Opo MBB ne Jasin (apa MBB-nya Jasin)”, sahut Soedirman dengan suaranya yang sangat lemah karena pada saat itu ia sedang sakit dan ditandu dengan tetap memimpin jalannya gerilya. Saya jawab, ”Ya Pak, saya anak buah Pak Jasin”. “Anak buah Jasin nang ndi-ndi kok onok (anak buah Jasin kok ada di mana-mana)” (Tari, tt: 91 - 92).

Lalu, Soedirman dan rombongan bersembunyi di tempat yang aman. Tak lama, pesawat Belanda datang menyerang di tempat yang sedianya akan mereka lalu. Setelah aman, baru Soedirman dan rombongan melanjutkan perjalanan.  

Dalam mempertahankan wilayah RI, selain melancarkan strategi perang gerilya di malam hari, Mobrig juga melancarkan strategi penyanggongan (pengintaian) setiap saat, tak kenal waktu.  Strategi ini bertujuan menghancurkan setiap tentara Belanda yang coba melintas. Dengan strategi pasukan RI hasil didikan di masa Jepang ini, banyak Belanda tewas dalam setiap pertempuran, sebagaimana dikisahkan oleh Moekari dalam memoarnya. 

Dalam penumpasan PKI 1948, Mobrig menghadapi basis PKI di Blitar yang juga sudah berkembang subur. Sebelumnya, PKI sudah menguasai Madiun. Jasin, yang mendapat informasi intelijen Mobrig mengenai adanya rencana PKI untuk menghancurkan kantor Kepolisian Blitar, langsung mengirim satu kompi Mobrig. Pembersihan Blitar berlangsung sangat singkat, urai Moekari. Kekuatan PKI saat itu kalah jauh dari MBB Jawa Timur.

Usai pembersihan Blitar, Kolonel Sungkono meminta Jasin menumpas PKI di Madiun. Segera saja, Jasin mengerahkan tiga Batalyon. Dengan memuntahkan tembakan-tembakan mortir 9 mm, serangan-serangan PKI terhadap pasukan Mobrig,  langsung terhenti.  Kemudian, Mobrig melucuti senjata berat PKI yang menghalangi jalannya ke Madiun.

Di Madiun, PKI telah menyerang para tokoh agama, ulama, tantara, polri, masyarakat sipil. Bahkan markas Mobrig di situ pun dikuasai. Namun, ketika Mobrig dari Blitar tiba di Madiun, banyak anggota PKI sudah pergi, karena mereka tahu akan diserang. Tanggal 30 September 1948, PKI digempur oleh Mobrig di Utara yang dipimpin oleh Jasin berkekuatan tiga batalyon. Dari arah Selatan dikepung oleh pasukan Siliwangi dipimpin oleh Umar Wirahadikusuma, Kolonel Sungkono dan Kolonel Gatot Subroto dengan kekuatan tujuh batalyon. PKI  kocar kacir, Madiun berhasil  dikuasai oleh Republik. (Tari Moekari, t.t: 70-80). (Bersambung)

10 November  dan Bapak Brimob M. Jasin (2) (Pengakuan)

By On November 09, 2022




Oleh : Suryadi (Pemerhati Budaya & Kepolisian)


JENDERAL Soedirman, Pangsar TKR (kemudian TNI) namanya amat dikenal di seantero Tanah Air. Pengorbanan dan jasa begitu besar terhadap bangsa dan negara. Ia pantang menyerah, dan memilih selalu bersama pasukannya ketimbang harus menjalani perawatan di rumah sakit. 

Sosok tentara pejuang kelahiran Purbalingga, Jateng, 24 Januari 1916 itu, meski dari atas tandu tetap memimpin perjuangan gerilya. Berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain, baik di Jateng maupun Jatim. Ia meninggal lima hari setelah genap berusia 34 tahun. Tepatnya 29 Januari 1950. 

Selain Soedirman, mantan Wakil Presiden (Wapres) dan Panglima TNI, Jenderal TNI Purn. Try Soetrisno, juga merasa tak asing dengan nama Jasin. Ia salah seorang saksi hidup yang mengetahui perjalanan terbentuknya Polisi Repoeblik Indonesia (PRI), di bawah kepemimpinan Jasin. 

Kala terjadi Peristiwa Surabaya November 1945, Try Sutrisno, baru berusia 13 tahun. Sebagai kurir (tobang), Try tergabung dalam Batalion Poncowati. Tugasnya, mencari informasi di daerah-daerah pendudukkan tentara Belanda dan mengambil obat untuk Angkatan Darat Indonesia. 

Di bawah kepemimpinan Inspektur Polisi Tingkat Satu (Iptu) M Jasin, Polisi Istimewa (yang “menyempal” dari Tokubetsu Satsu Tai, Polisi Khusus Jepang)  berperan penting dalam pertempuran Surabaya. “Kepemipinan Jasin telah menggerakkan arek-arek  (warga) Kota Surabaya untuk terlibat langsung dalam pelucutan tentara Jepang, sekaligus melawan tentara Sekutu yang datang ke Indonesia melalui Surabaya,” ungkap Try. Bertepatan dengan saat peresmian Monumen Perjuangan Polri di Surbaya, Senin, 18 Agustus 2018, Try didapuk menjadi Warga Kehormatan Brimob. 

Pengakuan serupa tentang M Jasin, juga diberikan oleh para pelaku sejarah lainnya dalam Peristiwa Surabaya. Mereka, antara lain Jenderal TNI Pur. Muhammad Wahyu Sudarto (Zachrie dan Wiwanto, 2010: 1), Bung Tomo, Jenderal TNI Purn. Sukanto Sayidiman, Mayjen TNI Purn, Abdul Kadir Besar, dan Mayjen TNI Pur. Sungkono (Supomo dkk., 2016). Juga, Des Alwi Aboebakar, saksi mata dan penyiar radio Jepang,  seperti terungkap dalam bukunya, Pertempuran Surabaya November 1945 (PSN 1945, Des Alwi, 2012: 170 – 173). Mereka semua  kini sudah berpulang.


“Soerabaja” dan Jasin

PERISTIWA Soerabaja, agaknya, tak bisa dilepaskan dari kondisi – kondisi ini: Pertama,  Hindia Belanda (Indonesia), faktanya terus menderita kesakitan silih berganti dijajah oleh bangsa asing. Hal ini membuat bangsa Indonesia terus tertekan yang pada akhirnya meledak dan melawan sebagai reaksi. Manusiawi!

Ketika awal-awal masuk ke Hindia Belanda, Jepang mengampanyekan diri sebagai saudara tua seraya berjanji “suatu hari akan memerdekakan Indonesia”. Ini omong kosong, sebab malah  penderitaan yang mereka ciptakan selama 3,5 tahun menjajah beriringan dengan kepentingan mendapat dukungan logistik dan tenaga, demi berperang menghadapi Sekutu dalam kerangka penguasaan wilayah Asia, kuhususnya Hindia Belanda di Selatan Asia Tenggara. 

Kedua, Indonesia secara sepihak sudah mengumumkan kemerdekaannya kepada dunia, lewat proklamasi di Pegangsaan Timur 56, Jakarta, 17 Agustus 1945. Tetapi, kabar ini –karena alasan belum bagusnya  sistem komunikasi-- tidak segera sepenuhnya tuntas tersebar merata ke seluruh Tanah Air. Apalagi luar Jawa. Ini mungkin yang justru kian membangun rasa panasaran yang membuncahkan  semangat bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan. 

Ketiga, sejak sebelum kekalahannya benar-benar nyata bagi masyarakat di Tanah Air, terpantau dari siaran radio luar negeri, bahwa Jepang dalam meluaskan ekspansi jajahannya ke Asia makin melemah, setelah dirundung oleh gempuran-gempuran Sekutu, khususnya Amerika (1943 – 1944). Des Alwi yang bertugas sebagai operator radio Jepang menyebutkan, “Siaran tersebut dilakukan pada pukul 23.00 sampai 01.00 di-relay dan dipancarluaskan dari stasiun radio di Dayeuhkolot, Bandung dengan  daya pancar sebesar 10 kilowatt” (PSN 1945, 2012: 59 – 61). 

Memasuki 1945, kabar lanjut tentang kian lemahnya Jepang di kancah pertempuran dengan Sekutu, makin santer terdengar di Indonesia.Terpantau kabar, bahwa wilayah penting Jepang, yaitu  Hiroshima dan Nagasaksi jatuh ke tangan USMC, pasukan Marinir AS. Hiroshima jatuh pada 6 Agustus 1945 dan tiga hari kemudian, 9 Agustus 1945, giliran Nagasaki jatuh pula.

Hancur porak-porandanya Hirsohima dan Nagasaki dibom oleh Amerika, merupakan kenyataan sebaliknya dari ketika 7 Desember 1941 saat Jepang memorak-porandakan pangkalan militer AS Pearl Harbour di Pasifik. Saat itu Jepang, melakukan serangan udara mendadak dengan mengerahkan para penerbang kamikaze terhadap pangkalanan militer AS. 

Keempat,  para pejuang tahu bahwa Sekutu itu termasuk Belanda, selain Inggris  dan Amerika.  Inggris di masa lalu (sebelum Belanda), juga pernah menjajah Indonesia. Maka, masuknya Inggris mewakili Sekutu ke Indonesia dicurigai hanya akan menerima pengalihan kekuasaan (transfer of authority) Indonesia dari Jepang kembali kepada Belanda. 

Dalam MJSPMSPI (Zachrie dan Wianto, 2010: 2), Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Dr. Hubertus Johanes Van Mook telah mencapai kesepakatan dengan Jenderal Douglas McArthur, Komandan Pasukan Sekutu untuk wilayah Asia Pasifik Barat Daya (Southwest Pacific Area – SWPA). Kesepakatan Desember 1944 yang dikenal sebagai Civil Affair Agreement (CAA) itu menetapkan, pendudukkan militer Hindia Belanda kembali di Indonesia seusai perang. Dalam pelaksanaannya, pihak sekutu akan didampingi oleh wakil-wakil dari Netherlands Indies Civil Affair (NICA) sebagai penasihat sambil menunggu perintah dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Hindia Belanda. 

Maka, segera setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, boleh jadi akumulasi keempat faktor signifikan tersebut –di antara faktor-faktor lainnya-- telah kian membakar semangat para pejuang. Kemerdekaan Indonesia  harus dipertahankan habis-habisan, agar tertutup peluang bagi Belanda menjajah kembali (bersambung)

10 November dan Bapak Brimob Moehammad Jasin (1)

By On November 08, 2022



Oleh : Suryadi Pemerhati Budaya & Kepolisian

Tanggal 10 November diperingati  oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pahlawan. Momen ini erat berkait dengan Proklamasi Kemerdekataan Republik Indonesia (RI), 17 Agustus  1945. Kedua momen, begitu monumental bagi tetap merdeka dan berdaulatnya Indonesia.

Memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa,  seperti diperankan oleh Bapak Bangsa, Bung Karno – Bung Hatta, tentu menuntut keberanian disertai kecerdasan dan kearifan. Apalagi, proklamasi dilaksanakan di saat penjajah fasis Jepang belum mau menyerah,  dan pada saat hampir bersamaan Belanda masuk membonceng Sekotoe dengan  sangat nafsu untuk menjajah kembali Indonesia. 

Bapak Brimob, Moehammad Jasin, adalah tokoh yang terlibat sangat  jauh dalam Peristiwa Soerabaja

 November 1945. Pada 14 November 2022, Brimob Polri berusia 77 tahun .

MESKI Moehammad Jasin mungkin tak sepopuler nama tokoh-tokoh pejuang yang lain, ternyata Bapak Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal Soedirman amat akrab mengenalnya. Bahkan, Panglima Besar (Pangsar) Soedirman memantau dengan saksama sepak-terjang putra Bone kelahiran Bau-Bau, Sulawesi Tenggara (Sultra) itu.

Berikuti ini petikan dialog yang berubah menjadi “percakapan segitiga”, saat rombongan Jenderal Soedirman “dicegat paksa untuk sembunyi” agar selamat dari pemboman Belanda di masa Agresi II: 

  

     **   Kamu tidak tahu siapa yang lewat…, ini Jenderal Soedirman!

     +    Kuwi sopo yo (seseorang bersuara menyeruak dari dalam tandu: itu siapa ya)?

- Moekari dari MBB (Mobile Brigade Besar)

     +   Opo MBB-ne Jasin (suara lemah seseorang dari dalam tandu terdengar lagi: Apa

             MBB-nya Jasin)?

- Ya Pak, saya anak buah Pak Jasin.

    +    Anak buah Jasin nang ndi-ndi kok onok (lagi, terdengar suara 

            lemah dari arah tandu: anak buah Jasin kok ada di mana-mana). 

Suasana tegang sempat mewarnai dialog ajudan Panglima Besar (Pangsar) Jenderal Soedirman  dengan Moekari (-), anggota MBB Jawa Timur (Jatim) itu. Dialog kemudian, berubah menjadi “saling sahut segi tiga” ( lihat Tari, tanpa tahun [t.t], 91 - 92). Peristiwa ini terjadi ketika Moekari, mencegat dan ngotot agar Pangsar beserta rombongan sembunyi di tempat yang lebih aman. Sebaliknya ajudan Pangsar bersikeras untuk melanjutkan perjalanan. 

Para ajudan Pangsar tidak tahu, Moekari adalah anak buah Moehammad Jasin, Panglima Mobil Brigade (Mobrig). Kepemimpinan Jasin dalam perjuangan melawan penjajah, khususnya di Jatim hingga Jawa Tengah (Jateng), terpatri di hati Panglima Angkatan Perang RI, Soedirman (+).  Ini, antara lain, terbukti pada “saling sahut segi tiga” yang di awal tadi. 

Momen itu masih dalam suasana Agresi Militer II Belanda. Pangsar dalam perjalanan kembali ke Jateng dari Sawahan, Nganjuk, Jatim. Pangsar dan rombongan, dicegat oleh Moekari dan kawan-kawan yang berjaga di Pos Pulungan, Ponorogo, Jatim. Meski ditandu, Pangsar yang saat itu dalam keadaan sakit berat (TBC), tetap memimpin perjuangan gerilya. Ia diajudani oleh Tjokro Pranolo dan Soepardjo Rustam (**). 

Tjokropranolo (Noli) dan Soepardjo, terakhir masing-masing purnawirawan Letjen TNI dan pernah menjadi Mendagri dan Gubernur DKI Jakarta di masa Orde Baru. Keduanya, seperti halnya Soedirman dan Jasin (Pahlawan Nasional I dari Polri), telah almarhum.  

Tak lama setelah “cegat-paksa” tersebut, apa yang terjadi? Pesawat pasukan Belanda melakukan serangan udara membombardir daerah yang akan mereka lewati dan sekitarnya. Selamatlah Pangsar Soedirman dan rombongan. Setelah serangan berlalu, salah seorang di antara rombongan Pangsar sebelum meninggalkan tempat, berucap, “Matur nuwun yo Mas” (terima kasih ya Mas). Dalam hati Moekari, “Oh mari ngamuk, ngomong matur nuwun….” (Oh, habis marah, baru terima kasih). 

Tindakan mencegat Pangsar Soedirman dan rombongan, papar Tari mengutip  pengakuan ayahnya, Moekari, “Pak Dirman dan rombongan saya minta sembunyi di tempat yang lebih aman. Seperti ada yang memberi tahu saja saat itu. Ternyata benar apa yang saya katakan (pesawat Belanda menyerang, pen)” (t.t.:hal 92). Moekari terakhir  purnawirawan kapten polisi (kini AKP), wafat dalam usia 94 tahun pada 13 Maret 2020 di Surabaya, Jatim

Pengakuan Pangsar Soedirman terhadap Jasin juga muncul pada 1947, sebagaimana Memoar Jasin Sang Polisi Pejuang, Meluruskan Sejarah Kepolisian Indonesia (MJSPMSPI, 2010). Pengakuan tersebut ditujukan kepada Jasin, sang pemimpin  Kepolisian Indonesia berkemampuan tempur. Dari Jogjakarta, melalui surat tanggal 4 Agoestoes 1947, Pangsar bersurat kepada: Sdr. Jasin Kepala Mobgrig di medan pertempoeran Dj Timur (dalam tulisan tangan), yang antara lain (selanjutnya diketik, namun kemudian setiap menyebut saudara, tertulis dalam tulisan tangan), seperti penggalan berikut ini:

Merdeka,

Kami melahirkan sjoekoer terhadap Toehan jang telah memperlindoengi

Saoedara dengan anak boeah sekalian dalam melaksanakan darma soetji. Terima kasih atas pengorbanan jang telah diberikan, oentoek menjelamatkan Iboe Pertiwi…. Belanda tidak akan bertahan lama, lebih-lebih djika teroes siang/ malam kita serboe setjara gerilia, sebagaimana jang sama dilakoekan oleh anak-anak sekalian di Djawa Timoer. ….

Kami telah mendengar, bahwa Saudara dengan anak boeh sekalian  tetap akan menjalankan soempah setia kepada Toehan dan Iboe Pertiwi dengan tekad yang boelat: “Lebih baik Negeri kita menjadi laoetan api dari pada didjadjah kembali (digarisbawahi, pen). Kepala Negara kita Boeng Karno poen telah memberikan dagorder (perintah harian, Pen): Berdjoeang teroes dan reboet kembali tiap djengkal tanah jang telah jatoeh di tangan moesoeh (digarisbawahi). …. (ed. Zachrie dan Wiwanto, 210: lampiran).

(Bersambung)

Kepedulian dan Gotong Royong

By On August 31, 2022

oleh : Suryadi (Pemerhati Budaya)


“Tak ada manusia sepuluh benar”. Ungkapan yang ingin mengatakan, tidak ada manusia yang sempurna, ini terbukti benar adanya. Akan tetapi, jika itu sekadar pembenaran untuk selalu pasrah apa adanya, lantas apa bedanya dengan narasi minta dimaklumi “Rocker juga manusia”? Apalagi, bila dijadikan alasan untuk lari dari kepedulian.

YAHUDI bangsa yang berasal dari Israel (KBBI, 2002: 1277). Sementara  yang dimaksudkan dengan Israel adalah negara di Asia Barat. Letak posisi Israel dikelilingi oleh Laut Tengah, Semenanjung Sinai  dan sejumlah negara, yakni Lebanon, Suriah, Palestina, Yordania, dan Mesir.

Sejumlah literatur Islam, menyebut Yahudi sebagai salah satu “musuh besar utama”, lantaran sifat dan perilakunya yang khas. Dalam kehidupan sehari-hari seseorang kerap dicap “mau untung sendiri” dengan menyingkirkan rasa kemanusiaan. Sudah dari sono-nya begitu. Untuk yang semacam itu, tak sedikit orang mencemooh, “Yahudi kamu!”.

Terhadap sesama yang tengah “sekarat”, orang yang semacam itu masih sempat curi-curi petik untung. Dalam bentuk lain, misalnya, di masa Covid19 sedang tinggi-tingginya melanda Indonesia, saat orang akan bepergian ke luar daerah, dia malah jual surat keterangan dengan harga jutaan rupiah. Ada pula yang tega ambil untung dari perawatan korban bencana alam atau mengkorupsi anggaran  pengadaan bantuan sosial (bansos).

Di Indonesia, yang semacam itu populer dicap “ambil kesempatan dalam kesempitan”. Tambahannya, selain kikir, baru mau memberi jika ada peluang petik untung besar. Seloroh anak-anak muda dalam pergaulan sehar-hari, “Dia itu sih baru mau bantu, kalau ada untungnya.”     

Dari ceramah-ceramah, penulis tahu kisah Nabi Besar Muhammad Rasulullah Saw memperlakukan seorang pengemis Yahudi tua dan buta. Si Yahudi tua selalu menghina dan memburuk-burukan Kanjeng Nabi. Bahkan cercaan ia lontarkan ketika hampir setiap hari Rasul sengaja mendatangi untuk memberinya makan dengan langsung menyuapi. Si pengemis sendiri tak tahu, bahwa yang tengah melayaninya dengan sangat memanusiakan manusia itu, adalah Muhammad yang terus menerus ia cerca. 

Suatu hari Umar bin Chatab yang datang menyuapinya. Meski buta, si pengemis tahu, kali ini yang meyuapinya bukan orang yang biasanya. Dari sentuhan fisik, ia ketahui itu. Lantas, ia bertanya, kemana orang yang kemarin-kemarin berbaik hati sengaja datang memberinya makan dan menyuapinya? Umar menjawab berterus terang, “Orang itu adalah Nabi Muhammad Saw. Umar mengaku datang menggantikan, lantaran Nabi Muhammad telah meninggal dunia.”

Kisah Kanjeng Nabi dengan pengemis Yahudi buta tersebut, terasa sangat kontroversial. Namun, juga satu sikap yang sangat memanusiakan. Cerita-cerita fakta serupa, pasti ada pula dalam kisah-kisah moral atau sejarah dalam agama-agama lain, yang penulis terbatas membacanya. Sebut saja, kisah-kisah moral dan kepedulian dalam agama Nasrani, Hindu, Buda, atau Konghucu. Bahkan, dalam kemanusiaan. Presiden ke-4 RI yang amat akrab disapa Gus Dur, dalam kalimatnya yang sangat populer saya  maknai bahwa: “Kemanusiaan di atas segala-segalanya.”  

Sekitar 30 tahun silam, penulis bertandang ke rumah seorang tokoh organisasi Islam di Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Saat duduk-duduk di beranda rumahnya, datang seorang laki-laki peminta-minta. Masih muda, fisiknya kokoh, tampak luar sehat-sehat saja. Secara fisik, total mengesankan bahwa si pengemis sehat dan masih kuat. Saya tak memberinya apa-apa, kecuali bangkit dan setengah menghardik, “Kamu masih muda, sehat dan kuat lagi. Bekerjalah, jangan mengemis.”

Tak berapa lama, dari dalam rumah muncul tuan rumah. Lantas. laki-laki lewat paruh baya itu, malah memanggil si peminta-minta dan memberinya sejumlah uang receh. Kemudian, si pemuda pengemis pergi seraya mengucapkan terima kasih. Sepeninggal si pengemis, laki-laki tuan rumah itu dengan arif berkata, “Kita tidak boleh memarahi orang seperti itu. Benar, dia masih sehat dan kuat fisiknya, tapi justru mungkin mentalnya yang perlu disadarkan. Itulah kemiskinan dia. Banyak cara menyadarkan seseorang, tapi tidak dengan memusuhi.”

Empat belas tahun lalu, Laki-laki sederhana dan bijak berusia 78 tahun (ketika itu) pensiunan BUMN itu, wafat di rumah anak laki-lakinya di Bintaro, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Ia dimakamkan di pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Istrinya, seorang pensiunan guru, berpulang tiga tahun kemudian dan dimakamkan berdekatan dengan kuburnya.

Jauh-jauh sebelumnya, sekitar 55 tahun silam, penulis yang baru berusia sembilan tahun, mengetahui  ada seorang “pejabat kecil” BUMN tranportasi yang hidup sederhana di rumah dinasnya,  juga di Prabumulih. Kota ini kini merupakan salah satu kota di Provinsi Sumsel (di masa lalu masuk dalam Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah/LIOT).

Kepedulian laki-laki itu juga sangat tinggi, terutama pada anak-anak terlantar. Istrinya demikian pula. Ia bukan dari kalangan agamawan atau tokoh organisasi keagamaan. Letak rumah dinasnya tak jauh dari stasiun kereta api (KA). Waktu itu KA dikelola oleh Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) setelah perubahan dari Djawatan Kereta Api (DKA). Kini DKA atau PNKA sudah bermetamorfosa menjadi  PT. Kereta Api Indonesia (KAI). 

Ia punya anak enam orang. Tetapi, hampir setiap tiga bulan sekali di rumahnya selalu ada dua atau tiga anak usia belasan tahun yang bukan anak atau anggota keluarga mereka. Selalu berganti-ganti. Ini diketahui dari wajah mereka yang selalu lain dari yang tiga bulan sebelumnya. Umumnya mereka adalah anak-anak (laki-laki) terlantar yang kerap keleleran di stasiun KA. Biasanya mereka turun dari KA angkutan barang  yang membawanya dari arah Lampung. Tanpa tujuan yang pasti, rata-rata mereka  datang dari Jawa menyeberang ke Lampung dan meneruskan perjalanan dengan KA ke arah Suimsel. Di daerah asalnya, mereka adalah anak-anak yang dari keluarga tak mampu.  

Oleh si istri pegawai PNKA tersebut, anak-anak terlantar itu dimodali berjualan kueh-kueh basah, yang dibuat sendiri oleh Si Ibu. Ada pula yang dibikinkan kotak semir oleh salah seorang anak laki-laki keluarga itu yang masih duduk di bangku SMP. Ia  pandai dalam membuat kerajian, bermusik, dan menggambar.

Dengan kotak semir bertali menggelantung di pundak, si anak terlantar tadi beredar di tempat-tempat umum. Mereka ke sana ke mari menawarkan jasa semir sepatu kepada orang-orang bersepatu yang mereka jumpai. Masih jelas membayang dalam benak saya, anak-anak terlantar itu keluyuran di area stasiun KA Prabumulih. Di pundak mereka, menggelantung kotak bertuliskan “Boot Polish, Semir Sepatu”.

Dari penghasilan berjualan kueh-kueh basah produksi Si Ibu atau dari hasil menyemir yang kemudian dikumpulkan pada si Ibu, anak-anak terlantar itu tiga bulan kemudian dipulangkan ke kampung halamannya. Begitu, kerap berlanjut hamper tiap-tiap tiga bulan sekali berikutnya.

 

Kemiskinan dan Kepedulian

PENDUDUK Indonesia saat ini berjumlah lebih dari 270 Juta jiwa --bagian dari sekitar delapan miliar jiwa penduduk dunia. Mengutip Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia pada Maret 2022,  tercatat 9,54% warga miskin. Jumlah ini,  disebutkan menurun 0,17 poin bila dibandingkan dengan kondisi September  2021,   ketika tercatat 9,71 warga miskin (databoks.katadata.co.id., 21/07/2022, 10:20 WIB). 

Secara datatif, Indonesia masih beruntung. Pada 2021, Indonesia tidak termasuk di antara 25 negara termiskin di dunia, yang mayoritas di belahan Afrika. Ke-25 negara ini, di antaranya Burundi dengan PDB perkapita pada 2020 sebesar 263.67 dolar AS (US$). Jika per dolar dikurskan Rp 15.000 (kurs pada Mei 2020), berarti sama dengan Rp 3.955.050. Sementara yang tertinggi PDB-nya di antara negara-negara termiskin, di dunia itu, yakni Zimbabwe dengan PDB per kapita US$ 921.85 (cnbcindonesia.com, 23 Juni 2022, 12.50).

Negara-negara termiskin lainnya disebutkan, Sudan Selatan (US $303.15), Malawi (US$399.10), Mozambik (US $455.01), Republik Demokratik Kongo (US $456.89), Republik Afrika Tengah (US$ 480.50), Afaganistan (US$ 499.44), dan Madagaskar (US$ 514.85). Selain itu, juga Siera Leone (US$ 518.47), Niger (US$ 535.83), Eritria (US$ 585.16), Chad (US$ 639.85), Yaman (US$ 645.3), Liberia (US$ 653.60), Togo (US$ 690.28), Haiti (US$ 723.07), Sudan (US$ 734.0), Gambia (US$ 746.33), Guenia Bissau (US$ 766.75), Burkina Fasso (US$ 766.83), Rwanda (US$ 823.40), Tajikistan (US$ 833.55),  Mali (US 899.22), Uganda (US 915.35), dan yang tertinggi Zimbabwe dengan per kapita PDB-nya 921,85 dolar AS  atau setara Rp 13.827.750.

Lantas, di mana posisi Indonesia? Laporan Bank Dunia menyebutkan, pendapatan nasional bruto (gross national income/ GNI) per kapita Indonesia mencapai US$ 4.140 pada 2021. Angka ini naik dibanding tahun sebelumnya yang masih US$3.870. Kurs dolar AS terhadap rupiah Indonesia per April 2021, sebesar Rp 11.675. Maka, jika dirupiahkan setara dengan Rp 48.334.500. Memang terasa cukup besar, namun jika dirata-ratakan per bulan (dibagi 12) tinggal Rp 4 juta lebih saja. Wajar saja Indonesia digolongkan dalam kelompok negara dengan GNI menengah bawah. Menurut kategori terbaru dari Bank Dunia, negara menengah bawah di dunia, memiliki GNI per kapita pada kisaran US$ 1.086 – US$ 4.255 (databoks.katadata.co.id, 04/07/2022, 17:10 WIB). 

Angka-angka tersebut adalah angka rata-rata. Untuk mencari solusi yang minimal, begitu kata metodolgi. Apakah, dapat jauh lebih realistis senyatanya? setidaknya dapat mendekati kebenaran. Catatannya, kini sehari-hari masih ditemukan kenyataan lebih memrihatinkan. Misalnya, nyata-nyata, Pemerintah masih harus bagi-bagi bantuan langsung tunai  (BLT). Di antara para penerima, masih terdaoat mereka yang senang menerima BLT ketimbang berusaha sendiri. Bila ditanya mengapa tidak bekerja, jawabannya, “Kami mau bekerja kalau memang tersedia lapangan kerja”.

Akan tetapi, ketika dipertanyakan lebih dalam apa yang mereka maksudkan dengan “tersedia lapangan kerja”, ternyata memang lebih senang menjadi “penerima upah”. Mereka bukan semacam  entrepreneur atau sosok pekerja mandiri. Memilih mapang ada penghasilan tetapi setiap bulannya. Lebih memrihatinkan lagi, rupanya, mereka tidak berkemampuan meberdayakan keterampilan sendiri. Mereka unskill alias tak punya keterampilan yang bisa “dijual”. Tentang pendidikan, sebenarnya, cukup lumayan. Ada yang SMTP atau SMTA, tetapi juga di antaranya  yag sarjana.

Sampai di situ dunia pendidikan yang layak menjadi “tergugat”. Sudah seberapa jauh penyelenggara pendidikan mampu menjawab permintaan pasar? Dalam artian, bukan sekadar meluluskan siswa atau mahasiswa untuk memenuhi permintaan penyedia lapangan kerja, melainkan mencipta lapangan kerja, baik bagi diri sendiri maupun sesama. Suatu ketika di masa lalu, si otak moncer dari Indonesia, B.J. Habibie pernah berkata, “Sudah waktunya, dunia pendidikan Indonesia mampu menjawab permintaan pasar.”                

 

Penggerak Ekonomi Kerakyatan  

TERLEPAS besar atau kecil jumlahnya, masih banyak atau tinggal sedikit, membaca angka rata-rata pendapatan warga, jelas ada langkah perata-rataan. Artinya, ada yang sesungguhnya miskin atau pas-pasan, ikut terbawa ke dalam hitungan rata-rata.

Bagi yang berpendapatan di atas rata-rata, tentu tak kan terganggu. Meski, media kerap memberitakan, “Mereka yang mampu, ternyata masih terdaftar sebagai penerima  BLT”. Rupanya, mereka bangga sebagai penerima bantuan, bila tidak mau dikatakan “kurang rasa malu” atau “mau cari gampang”. Padahal, itu berarti mengurangi jumlah sesama yang sesungguhnya lebih berhak ketimbang “golongan berpura-pura tak mampu”. 

Suatu ketika pernah terdengar, ada program Pemerintah tentang pemberdayaan ekonomi pesantren. Sengaja saya menuliskan pesantren sebagai contoh, dengan pemikiran bahwa seluruh warga negara Indonesia adalah umat beragama. Maknanya,  bisa pesantren dan bisa pula rumah ibadah (agama yang ada) sebagai pusat ibadah ritual bersama dan pusat kajian ekonomi (bukan tempat melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan). Selain juga, riil manusianya yang hidup bermasyarakat.

Kembali kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Saw yang carness terhadap pengemis Yahudi tua dan buta di awal tadi. Saya sangat yakin, tiada manusia yang tulus melebihi kebesaran jiwanya. Michael Hart dalam ”The 100” menempatkan Muhammad pada urutan teratas orang-orang besar di dunia.

Dengan paradigma kemanusiaan, saya ingin mengatakan, Nabi telah berbuat   atas dasar keikhlasan dan kebesaran jiwa. Terhadap seorang Yahudi, sekalipun. Sikap dan tindakan konkret, juga telah ditunjukkan dua keluarga sederhana di Kota Prabumulih (Sumsel) tadi. Keduanya, hanya contoh yang sangat mungkin dikembangkan lebih jauh di bumi Indonesia yang kaya ditebari orang-orang beragama berikut rumah-tumah ibadahnya.

Rumah-rumah ibadah, tentu saja, terutama merupakan tempat ibadah ritual bersama bagi penganutnya. Rumah ibadah, sangat mampu mengaduk-aduk emosi kaumnya untuk terlibat dalam jutaan kebaikan bagi sesama manusia. Indonesia yang merupakan negara terbesar berpenduduk Muslim, seperti siaran Kementerian Agama, per Mei 2022 memiliki total 290.161 masjid, tersebar di 34 provinsi (databoks.katadata.co.id. 17/05/2022, 09:00 WIB).

Jumlah rumah ibadah di Tanah Air, tentu akan bertambah lebih banyak lagi ketika menyebut umat beragama lainnya, seperti Nasarani, Hindu, Budha, Konghucu atau kepercayaan yang telah diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

Rumah ibadah bukan cuma seonggok bangunan besar, resik nan indah. Selepas digunakan, lantas tutup kembali. Setiap ajaran agama yang dilantangkan dari  mimbar terhormat rumah ibadah, selain sebagai ajakan pemujaan akan kebesaran Tuhan, patut pula diimplementasikan secara konkret dan benar dalam kehidupan sosial. Ini bentuk bersyukur yang impelementatif.  

Penulis sangat meyakini, agama paling ampuh memengaruhi, secara rasional dan  emosional, menggerakkan umat untuk berbuat kebaikan kepada sesama. Wujud ajakan kebaikan, bukan sekadar menyemangati lewat khotbah-khotbah atau ceramah-ceramah, tetapi akan lebih efektif bila juga nyata-nyata menyatukan potensi energi dan pemikiran memajukan kehidupan masyarakat.

Sebagian derma umat yang terkumpul pada pengurus rumah ibadah, sejauh dibenarkan oleh agama, tentu dapat digunakan untuk pengembangan kegiatan demi   kemajuan dan kebaikan sehingga persoalan-persoalan yang melilit kehidupan sesama, dapat di atasi bersama. Usaha bersama,  rasanya, dapat dilaksanakan dalam suasana yang lebih guyub. Di sinilah toleransi dan kepedulian produktif dan bernilai kemasyarakatan, dapat lebih dikembangkan.

Bukan rahasia lagi, secara umum, hidup dalam iklim kebersamaan di Tanah Air, amat dikenal sebagai gotong-royong. Aktivitas bersama Ini, sudah lama hidup dan dikembangkan oleh masyarakat bangsa Indonesia dalam keberagamannya. Bahkan, gotong-royong kini kerap dipidatokan oleh para pejabat dalam kata lain, yaitu sinergitas atau kerja bareng untuk menuntaskan suatu persoalan kemasyarakatan.

Gotong royong, telah lama hidup dan berkembang di berbagai masyarakat Indonesia, yang beragam dalam agama, etnis, dan budaya. Oleh Bapak pendiri bangsa Bung Karno (BK), gotong-royong kerap dipidatokan untuk membakar semangat rakyat dalam menghadapi persoalan-persoalan bersama. Oleh karena itu, boleh jadi, gotong-royong memang sudah menjadi sistem nilai budaya.

Dalam “Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembanguan”, Koentjaraningrat menulis, sistem nilai budaya orang Indonesia mengandung empat konsep:  (1)   Manusia itu tidak hidup sendiri; (2) Dengan demikian, dalam segala aspek kehidupan, manusia pada hakikatnya tergantung pada sesama; (3)   Karena itu, ia harus memelihara hubungan baik pada sesama, dan (4)  Selalu berusaha sedapat mungkin bersifat konform, berbuat sama dan bersama sesamanya dalam komunitas, terdorong oleh jiwa sama tinggi – sama rendah (2015: 69 – 70). 

Dalam iklim dan paradigma yang telah menjadi sistem nilai seperti itu, kepedulian yang didasarkan atas kebersamaan, terasa sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Apalagi, menurut Bank Dunia,  dilihat dari GNI perkapita,  Indonesia masih tergolong menengah bawah. Ini dapat dimaknai masih perlu dukungan semua pihak, terutama kemandirian masyarakat. Dampaknya, terdongkraknya  kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Bagi bangsa Indonesia yang baru saja melalui usia 77 tahun ini, hal tersebut tentu bagus sebagai sebuah koreksi untuk dapat lebih maju. Tentu, maju dengan tanpa kehilangan identitas gotong-royong karena ditenggelamkan oleh liberalisme si pencipta iklim amat kapitalistik.

Sampai di situ, sebagai sebuah kepedulian konkret yang implementatif, rasanya rumah-rumah ibadah layak dipertimbangkan menjadi pusat pengumpulan energi bagi kegiatan kajian dan pemikiran kemajuan ekonomi warga. Aktivitasnya, dijamin oleh masyarakat sendiri dan dilakukan di tengah kehidupan bermasyarakat.

Bila hal tersebut berhasil diwujudkan, derma dan kekuatan masyarakat yang terkumpul menyatu pada rumah-rumah ibadah, selain digunakan untuk untuk mematut-matut rumah ibadah, juga dapat digunakan untuk mencipta lapangan kerja atau aktivitas  produktif bagi masyarakat sendiri.

Amat sayang bila potensi kuat rumah ibadah di daerah-daerah di Tanah Air, tidak segera diorganisasi dengan baik secara manajerial. Sebagai contoh, rumah-rumah ibadah yang dikelola oleh kalangan Polri dan TNI, telah lama menggerakkan aktivitas sosial sepekan sekali di setiap Jumat. Di Serang (Banten), misalnya. Sejak jelang akhir 2018, dengan dimotori oleh Direktur Pengamanan Objek Vital (sejak masih Kabid Humas) Polda Banten, Kombes Pol. Edy Sumardi, S.I.K., M.H., aktivitas sosial yang diberi nama “Jumat Barokah” tetap ajeg hingga kini. 

Kegiatan bagi-bagi bantuan makanan/ sembako serupa di Serang dan sekitarnya itu, layak ditingkatkan menjadi “kail”. Dengan begitu, masyarakat penerima bantuan tak selamanyanya menjadi “penerima ikan” saja, tetapi terpacu produktif untuk menjadi mandiri. Pada girlirannnya, mereka pula kelak mampu berbuat hal serupa kepada  sesama yang lain lagi yang memang patut dientaskan.      

Dengan gotong-royong sebagai sebuah sistem nilai yang mampu menggerakkan kebersamaan masyarakan, diharapkan akan terwujud rumah ibadah sebagai pusat kajian dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Bentuk konkretnya, bisa saja semacam koperasi yang diperjuangkan oleh “Mr. Honest and Clean”  Bung Hatta semasa hidupnya.

Permasalahan hidup bukan cuma soal sakit dan kematian. Ramai-ramai turut  berduka sembari mengeluarkan sumbangan (materi) di saat sesama sedang berduka, sungguh terpuji. Akan tetapi, wujud dari berani hidup itu adalah juga mampu menjadi “kail” bagi sesama yang tengah dilanda kesulitan dalam berekonomi. Jadikan mereka  bagian dari kekuatan usaha bersama sehingga terwujud “manusia yang tidak bangga menjadi penerima BLT atau sejenisnya”.**

Judi 'Bejibun' Bukti Memang Dapat Ruang Hidup

By On August 26, 2022

 

*Suryadi, M.Si:*


JAKARTA -- Belum lagi tuntas kasus kejahatan berat IJP FS, Kapolri meminta seluruh jajarannya hingga ke daerah-daerah membersihkan semua kejahatan, termasuk perjudian. Serentak para Kapolda menyahutinya konkret.

Pemerhati budaya dan kepolisian, Suryadi, M.Si di Jakarta, Sabtu (27/8/22) mengatakan, dalam sepekan ini media memberitakan, polisi di Tanah Air telah dengan cepat mengungkap dan menangkapi puluhan penyelenggara judi serta pejudi online dan judi tradisional.

"Ini sangat menggembirakan," komentar Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Komunikasi Kepolisian (PUSKOMPOL) itu.

Akan tetapi, menurutnya, di balik pengungkapan yang sontak dengan "hasil bejibun" itu, ada koreksi yang patut sama-sama dilakukan, baik oleh Polri mau pun masyarakat.

Sebab, lanjutnya, dari pengungkapan itu membuktikan, bahwa judi itu bukan cuma ada tapi telah mendapat ruang untuk hidup dan bertumbuh.

"Itu berarti bukan hanya ada dalam sehari dua hari, tapi sudah berkembang sejak lama. Bahkan, tampaknya sudah jadi mata pencaharian bagi sementara orang," urai Suryadi.

Untuk itu, ia mempertanyakan kepada kerja sama Polri - masyarakat yang kerap digemakan sebagai sinergitas selama ini.

Selayaknya, sinergitas itu melahirkan langkah-langkah pencegahan sehingga baik itu judi online yang memanfaatkan teknologi siber maupun tradisional, dapat dinihilkan.

Jangan sampai, imbaunya, tumbuh dan berkembangnya perjudian itu diterus-teruskan  hidup sehingga menimbulkan kesan adanya pembiaran,  kalau bukan malah ada pihak-pihak yang "menikmatinya".

Jadi, lanjut Suryadi, "bejibunnya" pengungkapan kasus judi dan penangkapan para pelakunya, adalah bentuk koreksi, baik bagi penegak hukum maupun masyarakat.

Banyaknya kasus-kasus kriminal yg terungkap, nilainya, di satu sisi dapat dilihat sebagai prestasi represivitas. Tetapi, di sisi lain, hendakalah dipahami bahwa pencegahan jauh lebih tidak berisiko terutama bagi kehidupan masyarakat.

Dia mengingatkan, judi selain perbuatan pidana, juga secara sosial dapat menjadi pemantik timbulnya kejahatan lain seperti maling dan perkelahian.***

Waketum MUI Apresiasi Kapolri Bongkar Kasus Brigadir J Sampai Ke Akar

By On August 10, 2022

Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengapresiasi Kapolri dan segenap pihak di kepolisian yang telah mampu membongkar kasus pembunuhan Brigadir J sampai ke akar-akarnya.

"Sebagai orang yang cinta kebenaran dan keadilan, kita tentu patut memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pihak kepolisian yang telah dapat membongkar kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriasnyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J sampai ke akar-akarnya," kata Anwar pada Rabu, (10/08/2022).

Menurut dia, meskipun pada awalnya masyarakat pesimistis dan memperkirakan penyelesaian kasus ini hanya akan menyentuh bagian ranting-ranting, melalui sikap tegas dan profesionalitas Listyo Sigit beserta seluruh jajarannya mampu membongkar kasus pembunuhan Brigadir J dan menetapkan status tersangka pada mantan Kadiv Prompam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo.

"Syukur alhamdulillah, berkat sikap tegas dan profesionalitas dari Kapolri dan pihak kepolisian, kasus ini bisa dibongkar sampai ke akar-akarnya dengan menangkap dan menersangkakan siapa yang telah menjadi aktor utama dan atau otak intelektual dalam kasus terbunuhnya Brigadir J," ujar Anwar.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini mengharapkan kasus Brigadir J dapat dijadikan oleh Polri sebagai momentum untuk berbenah atau memperbaiki diri agar kepercayaan masyarakat terhadap salah satu lembaga penegak hukum di Tanah Air ini semakin meningkat.

Dengan demikian, lanjut Anwar, Polri pun diharapkan dapat menjadi salah satu agen perubahan bangsa dan negara agar Indonesia mampu menjadi negeri yang maju, berakhlak, berkeadilan.

"Diharapkan pihak kepolisian akan bisa menjadi salah satu agen dalam perubahan bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai ini ke arah yang jauh lebih baik sehingga diharapkan negeri ini akan bisa menjadi negeri yang maju, berakhlak, dan berkeadilan di mana rakyatnya hidup dengan aman, tenteram, damai, sejahtera, dan bahagia," ucap Anwar.

Sejauh ini, Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J, yakni Bharada E, Bripka RR, KM, dan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo.

Keempatnya disangkakan dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.

Pemerhati, Suryadi, M.Si: 'PERISTIWA DUREN TIGA' SOAL PROFESIONALISME DAN INTEGRITAS

By On August 09, 2022

JAKARTA -- "Peristiwa Duren Tiga 8 Juli 2022" yang menewaskan Brigadir J bukan cuma soal IJP FS atau siapa pun pribadi dan oknum dinas yang terlibat di dalamnya, tapi ini soal profesionalisme dan integritas.

Pemerhati budaya dan kepolisian, Suryadi, M.Si di Jakarta, Rabu (10/8/22) mengatakan, "Scientific Crime Investigation" (SCI), seperti saya katakan sejak awal, seharusnya tidak seberat dan selama ini hingga menguras energi masyarakat dan mengundang beragam spekulasi yang melelahkan.

Apalagi, Menkopolhukam/ Ketua Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) mengatakan, dalam kasus ini ada hal-hal psikohierarki dan psikopolitis.

Betapa tidak menguras energi, lanjutnya, masyarakat yang butuh rasa aman dalam kamtibmas setiap saat, terpaksa berlama-lama terundang memberikan atensi khusus. 

Kemudian kasus tersebut, lanjutnya, selain menyangkut isu moral,  juga terjadinya dalam lingkup seorang pejabat tinggi dengan seabrek ajudan yang selalu siaga mudah tampak secara fisik 


"Padahal, di luar gangguan kamtibas, masyarakat masih punya banyak agenda untuk mengatasi kesulitan ekonomi, antara lain sebagai akibat lanjut dari pembatasan menyusul pandemi Covid-19 dan penanganannya," urai Suryadi.

Oleh karena itu, ia mengingatkan institusi dan aparat Pemerintah dan Polri, sangat penting memetik hikmah dengan mengambil pelajaran, terutama dari sudut komunikasi publik.

Patut diingat, setelah tiga hari kejadian,  Polri tampil lewat komunikasi publik yang begitu meyakinkan dengan materi begitu lengkap.

Seingat Wakil Sekjen Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) itu, pada komunikasi publik pertama, Polri menyatakan, telah terjadi tembak-menembak J dan Bharada E yang menewaskan J.

Keterangan itu, amat lengkap mulai dari pelaku, tempat kejadian, kapan, bagaimana terjadi, jenis pistol dan jumlah tembakan, sampai kepada sebab musabab terjadinya baku tembak.

Patut menjadi pelajaran, urainya, peristiwa ini  peristiwa luar biasa yang  melibatkan seorang petinggi jenderal Polri yang karena jabatannya secara struktural merupakan bagian dari organisasi yang berhadapan dengan etika dan perilaku polisi di dalamnya. "Bahkan, untuk tindak pidana yang diduga melibatkan oknum petinggi polisi," ujarnya.

"Ini kan polisinya polisi. Jadi, ya 'the first figure' yang harus diteladani. Dia harus 'clear' duluan sebelum menindak sejawatnya. Tidak ada alasan  pembenar bahwa Polisi Propam itu juga manusia biasa," tukasnya.

Ketua Dewan Pembina Studi Komunikasi Kepolisian (PUSKOMPOL) itu mengatakan, sebaiknya untuk kasus yang levelnya seserupa itu, Polri tampil lewat komunikasi publik secara bertahap dan matang.  

Agenda penjelasannya, lanjut Suryadi, pendek-pendek saja di awal-awal sehingga ketika sampai pada final, memang sudah mendekati tuntas.

Contoh, lanjutnya, pertama tampil, Polri cukup menjelaskan temuan awalnya bahwa telah ditemukan J tewas di tempat dan kapan waktu ditemukannya. Cukup batas itu saja.

Akan tetapi kemudian, jangan ragu menjanjikan kepada publik, dua jam sekali bahwa Polri akan tampil dengan progress 'update'-nya 

Dengan demikian, lanjutnya, disetiap perkembangan, Polri terus punya kesempatan menjelaskan sesuai  progres capaian yang sesungguhnya.

Dengan langkah seperti itu, SCI dilakukan, hasilnya betul-betul sejalan perkembangan dan pengembangan penelitian ilmiah lewat SCI.

SCI sebagai langkah ilmiah, jelas Suryadi, memang sebuah langkah koreksi, yaitu patut meragukan apa-apa yang diungkap awal-awal ke publik sekalipun.

Akan tetapi, lanjutnya, harus dipertimbangkan pula dinamika awam bahwa masyarakat telah diyakinkan sejak awal dengan pengungkapan yang begitu lengkap.

Untuk itu, figure yang kerap memberikan pelatihan komunikasi media itu mengatakan, menghadapi kasus serupa Peristiwa Duren Tiga, adalah kesempatan bagi Polri untuk menunjukkan profesionalitas dan integritasnya.***

FS Tersangka, Kapolri Lulus Ujian Terberat

By On August 09, 2022

Hendardi: Ketua Setara Institute


Jakarta - Penetapan Ferdy Sambo (FS) sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J oleh Tim Khusus yang dibentuk Kapolri telah membuktikan bahwa diplomasi kejujuran, transparansi dan kinerja berbasis data telah mengantarkan pada kesimpulan dan fakta dengan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi pembunuhan atas Brigadir J yang melibatkan FS.

Pada awalnya Polri sempat terkesan sangat berhati-hati, karena peristiwa tersebut menyangkut perwira tinggi Polri yang juga berprestasi dan adanya suatu upaya menghalangi proses penegakan hukum (obstruction of justice). Belum lagi semburan informasi menyangkut kasus ini yang sangat massif membuat proses penyidikan sempat terhambat.

Di tengah menurunnya kepercayaan publik pada institusi Polri, kasus ini sungguh menjadi ujian terberat bagi Kapolri, meskipun akhirnya Jenderal Listyo Sigit Prabowo lulus dari ujian tersebut.

Pengungkapan keterlibatan FS dalam peristiwa pembunuhan ini menjadi pembelajaran sangat penting bahwa oleh faktor-faktor tertentu, anggota Polri dan juga penegak hukum lainnya, dapat saja terlibat suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam sebuah korps, naughty cop dan clean cop akan selalu ada. Tetapi, sebagai sebagai sebuah instrumen penegakan hukum, institusi Polri tetap harus menjalankan tugas legal dan konstitusionalnya menegakan keadilan. Polri harus diawasi dan dikritik tetapi sebagai sebuah mekanisme tentu harus dipercaya.

Langkah maju Polri dalam penanganan kasus ini telah memutus berbagai spekulasi dan politisasi yang mengaitkan peristiwa ini dengan banyak hal di luar isu pembunuhan itu sendiri. Meskipun motif pembunuhan itu mungkin belum terungkap, tetapi penetapan tersangka atas FS telah memusatkan kepemimpinan penyidikan Polri mengalami kemajuan signifikan dan memutus politisasi oleh banyak pihak yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik dan keamanan.

Capaian ini bukan hanya ditujukan untuk menjaga citra Polri semata tetapi yang utama menunjukkan bahwa kinerja instrumen keadilan ini masih bekerja dan dipercaya.

Ilmiah dan Naluri Polisi

By On August 04, 2022

 

Suryadi (Pemerhati Budaya & Kepolisian)


Kebiasaan dan keterdidikan Polri melalui keterlatihan, sangat dibutuhkan masyarakat. Di samping, kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam balutan integritas profesi. 

Dengan itu, peristiwa-peristiwa kriminal akan terendus. Diharapkan, energi tidak terlalu terkuras,termasuk terkuras berlebihannya atensi dan energi petugas dan masyarakat. Baik fisik maupunpsikologis, kelelahan (fatigue) itu tidak bagus

MASYARAKAT  bangga dan damba akan Polisi cermat, akurat, dan berintegritas dalam mengungkap setiap perkara kriminal apa pun levelnya, termasuk tewasnya Brigadir J di “Rumah Dinas Petinggi Polri Duren Tiga” (“Peristiwa Duren Tiga”) 

Masyarakat bangga dan damba lantaran mereka tak mau kejadian serupa terulang. Secara lebih luas, mereka butuh pengayoman, perlindungan,  pelayanan, dan penegakkan hukum yang membuat keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terjamin.  

Tiga hari setelah “Peristiwa Duren Tiga”  (11/7/22), Polri tampil sangat meyakinkan saat memberi penjelasan kepada publik. Penjelasan diberikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan (Kapolrestro Jaksel, kini telah dinonaktifkan) dan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas (Karo Penmas Div Humas) Polri.

Penjelasan Kapolrestro Jaksel (berpangkat Kombes), bila digabungkan dengan penjelasan Karo Penmas (Brigjen Polisi), dapat disimpulkan, Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan polisi pangkat terbawah, Bharada E. 

Pistol dinas yang digunakan J jenis “HS”, sedangkan pistol dinas E jenis “Glock”. Sejumlah tembakan dilepas oleh J dan E, J tewas dan  E selamat. Peristiwa ini terjadi setelah didahului oleh (konon) “perbuatan tak etis” dan percobaan pembunuhan J terhadap PC, istri IJP FS (tugas polisi melanjutkan pengungkapan!). 

Jenderal FS adalah Kadiv Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Dalam bahasa awam, FS itu pemimpin “polisinya polisi Polri”. Kini ia telah dinonaktifkan Kapolri, baik dari jabatan Kadiv Propam maupun Ketua Satuan Tugas Khusus. 

Kebanyakan dari masyarakat, sangat  mungkin awam dalam kriminologi, psikologi, hukum acara pidana (HAP), beragam forensik dalam SCI, dan praktik-praktik penyidikan. Seperti halnya mereka, penulis termasuk yang awalnya diyakinkan benar oleh penjelasan awal Kapolrestro Jaksel dan Karo Penmas Div Humas Polri.   

Seiring derasnya respons  berbagai  lapisan masyarakat, mulai dari awam, keluarga korban dan kuasa hukumnya, sampai kepada beragam pakar, Polri kemudian  menyatakan menggelar Scientific Crime Investigation (SCI). 

Langkah-langkah SCI yang dilakukan berupa tindakan forensik. Bentuknya  selain berupa autopsi atau ekshumasi atas jenazah “korban tewas”, juga forensik psikologi dan digital (hubungan telepon dan CCTV yang dianggap terkait peristiwa tersebut).  

Presiden RI Joko Widodo, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang diketuai Menkopolhukam Mahfud MD, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberi atensi besar terhadap penanganan perkara tersebut. Mereka mengikuti perkembangan, melakukan pengawasan, dan pengawalan perkembangannya.    “Selesaikan secara tuntas!”, begitu kata Presiden.

Seiring dengan SCI , kini penanganan perkara memasuki babak baru:

Pertama, penyidikan yang semula dari Polrestro Jaksel ditarik ke Polda Metro Jaya, kini ditarik lagi ke Bareskrim Polri. Penyidik Polrestro Jaksel, Polda Metro Jaya dilibatkan. Juga, tetap dalam cermatan Tim yang diketuai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Kapolri sebelumnya menyebut, Tim ini diketuai oleh Wakapolri.  

Kedua, dari media Rabu (3/8/22) diketahui, Bharada E telah ditetapkan sebagai tersangka.  Informasi terakhir menyebutkan, IJP FS diperiksa oleh Bareskrim Polri, hari Kamis (4/8/22). Belum ada penjelasan tentang hasil pemeriksaannya, kecuali permintaan maaf langsung dari FS melalui media kepada institusi Polri dan belasungkawa atas meninggalnya J.

Ketiga, Ketua Komnas HAM, Topan Damanik mengungkapkan: 1) Alat pantau CCTV (close circuit television) antara Magelang dan Jakarta, sudah diteliti dan clear, 2) yang musti diungkap adalah apa yang terjadi dalam perjalanan antara rumah pribadi IJP FS dan rumah Dinasnya yang letaknya tak berjauhan. Dalam hal ini, bagaimana dengan CCTV di rumah dinas yang sempat disebut-sebut rusak, 3) Komnas HAM bukan penyidik dan menghormati kerja-kerja penyidik Polri (KompasTv, Kamis (4/8/22, jam 7.30 – 08.15).  


Berbasis Ilmiah

BERBASIS ilmiah, artinya sah SCI meragukan atas temuan di awal-awal setelah kejadian di rumah IJP FS. Secara positif, ragu adalah tidak membebek pada siapa pun, juga termasuk pada temuan dan penjelasan awal Polri. 

Meragukan merupakan ciri menjalankan berdasarkan ilmu pengetahuan demi ditemukan hal yang sesungguhnya. Sebenar-benarnya menurut ukuran ilmiah. Langkah ini dilakukan oleh para penyandang ahli dalam Tim secara merdeka atau mandiri dari tekanan pihak luar, metodologis, dan sitematis. 

Dari sudut tertib penelitian ilmiah tersebut, penulis meyakini SCI dilakukan secara menyeluruh, tidak sebagian-sebagian sehingga sampai untuk sementara ini sosok tersangkanya (tsk), disimpulkan E. Mentersangkakan E adalah juga konklusi dari bagian  kerja-kerja SCI, tentunya. 

Jadi, SCI berkutat selama sebulan terakhir, boleh jadi mengubah yang diterangkan Polri di awal-awal. Pada perkembangannya, bisa pula terjadi perubahan pada sebagian-sebagian saja, termasuk siapa-siapa yang terlibat langsung atau tak langsung atas peristiwa tewasnya J. 

Akan tetapi, jika hasil SCI beda-beda tipis (beti) atau “sama dan sebangun”   dengan keterangan awal “kombinasi Kapolrestro Jaksel dan Karo Penmas Div Humas Polri” yang sangat meyakinkan tadi, rasanya kembali akan mengundang awam bertanya-tanya.  


Naluri Polisi dan Ilmiah

BILA hanya atas dasar kebiasaan, pasti tidak ilmiah. Tetapi, keterlatihan karena terdidik oleh pengalaman, telah kerap melahirkan kearifan. Tidak jarang, banyak yang apriori ketika para orangtua di masa lalu mengingatkan, “Jangan duduk di depan pintu, terutama anak gadis”.

Padahal, jika bijak menerjemahkan “sindiran” itu, boleh jadi akan tercerna seksama, bahwa maksudnya, “Duduk di depan pintu akan menghalang-halangi mereka yang keluar-masuk rumah.” Bagi anak gadis, duduk-duduk di depan pintu, tentu tidak etis. 

Ilustrasi lain, yang tentu saja tidak bisa disamakan dengan kekinian, salah satunya  terjadi di masa Agresi II Militer Belanda. Masa itu, kepada pasukan pejuang RI, termasuk pasukan bersenjata polisi Mobile Brigade (Mobrig), jangan bicara soal modernnya persenjataan, ilmu pengetahuan (iptek), dan teknologi canggih pendukung tempur.  

Ini bukan setting-an lho. Saat itu rombongan pasukan yang menandu Panglima Besar (Pangsar) Jenderal Soedirman dalam perjalanan pulang menuju Jawa Tengah dari Sawahan, Nganjuk, Jawa Timur (Jatim). Soedirman dalam keadaan sakit tetap memimpin gerilia dari tandu. Ia diajudani Supardjo Roestam dan Tjokro Pranolo.   

Adalah Moekari (alm), anggota Mobile Brigade Besar (MBB) Jatim pimpinan   Moehammad Jasin bersama teman-teman berjaga-jaga di Pos Jaga Pulungan, Ponorogo, Jatim. 

Berdasarkan ketajaman naluri saja, tanpa penjelasan apa-apa Moekari “mencegat paksa” rombongan Panglima Besar Jenderal Soedirman. Mereka diminta Moekari bersembunyi di tempat yang aman.

Meski sempat terjadi perbantahan, akhirnya “cegat paksa” Moekari dituruti setelah Soedirman dari dalam tandu berkata, “Kuwi sopo yo, opo MBB-ne Jasin? Anak buah Jasin nang ndi-ndi kok onok” (Itu siapa ya, apa MBB-nya Jasin? Anak buah Jasin di mana-mana kok ada).  

Tak lama kemudian, pasukan udara Belanda membomi kawasan yang akan dilewati rombongan Soedirman, dan sekitarnya. Selamatlah mereka. Setelah pemboman berlalu, rombongan Soedirman melanjutkan perjalanan, seraya menyampaikan terima kasih (Moekari dalam Tari Moekari, 500 Km Sebuah Nilai Perjuangan Tanpa Angka, tanpa tahun: 91 – 92).

Boleh saja ilustrasi “cegat paksa” rombongan pasukan Soedirman itu dianggap tak relevan dengan “Peristiwa Duren Tiga”. Namun, “Peristiwa Moekari” sekitar 75 tahun silam tadi, telah memperlihatkan kepekaan. Menyoal kecanggihan teknologi “polisi bersenjata” waktu itu, adalah jelas mengada-ada. 

Moekari menggunakan ketajaman naluri. Yang serupa ini relevan dimiliki oleh setiap anggota Polri masa kini guna mengendus “bau” di balik kriminal apa pun. Sebab, secanggih apa pun kriminal, tetaplah bangkai yang akan menguarkan “bau” busuk.  Pengakuan tentang “yang sebenarnya terjadi” dari Bharada E, sangat ditunggu-tunggu masyarakat.    

Kapan dan di mana pun, masyarakat sangat damba Polisi yang canggih dalam  iptek. Tetapi, jangan lupa, diperlukan pula keterlatihan ketajaman “penciuman” seperti halnya Moekari. Agaknya, itu yang dinamakan “Naluri Polisi!”.

Dengan begitu, masyarakat menjadi terhindar dari fatigue (lelah), karena berlama-lama dalam teka-tekinya sendiri. Sementara prinsip dalam proses peradilan itu, kalau tak salah: cepat, murah, dan sederhana!**

Tak Masalah, Tiga RS TNI Dilibatkan Ungkap 'Kabut Duren Tiga'

By On July 24, 2022

JAKARTA – Pelibatan tiga Rumah Sakit (RS) TNI dalam penyingkapan kabut “Peristiwa Duren Tiga, Jumat, 8 Juli 2022”, akan makin baik bila mampu meminimalisasi kesimpangsiuran yang terlanjur berkembang di masyarakat dua pekan terakhir. 

“Apalagi, ahli dari RSCM dan sebuah RS swasta nasional juga akan dilibatkan. Kontrol publik, termasuk dari berbagai jenis media pun kini sangat kuat dan efektif,” kata pemerhati budaya dan kepolisian, Suryadi, M.Si di Jakarta, Ahad (24/7/22).

Di era reformasi ini, TNI dan Polri sudah pada porsi masing-masing,  TNI di bidang pertahanan dan Polri dalam penegakkan hukum demi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). “Itu kan yang dilibatkan personel RS TNI dengan reputasi keahliannya,” ujar Suryadi.

Kendatipun demikian, patut dicermati adanya dua hal yang telah terpublikasi dan ketika dihubung-hubungkan, sangat mudah mengundang interpretasi-interpretasi publik. Pertama menyebutkan, pihak kepolisian menyetujui dilakukan autopsi ulang atau ekshumasi dengan tim independen dan melibatkan rumah sakit tiga matra TNI. 

“Akan dibentuk tim independen yaitu melibatkan dokter-dokter forensik gabungan dari RSPAD, RSAL, RSAU, RSCM, dan salah satu RS swasta nasional. Termasuk yang diajukan polisi,” kata pengacara keluarga korban Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak di Jakarta, Kamis, 21 Juli 2022 (www.viva.co.id/berita/nasional/150038, Kamis, 21 Juli 2022 - 18:38 WIB)

Sampai di situ, menurut Suryadi, tak ada masalah. “Tetapi, ada yang seperti memancing di ‘air keruh’ saja ketika kemudian muncul isu kedua  menyebutkan, bahwa pengacara Brigadir J adalah pensiunan perwira tinggi TNI AD,” kata Suryadi (lihat pejabatpublik.com dan facebook. https://www.facebook.com/pejabatpubliku/ PejabatPublik @pejabatpubliku  · Situs Web Berita & Media).

Produk media maya itu berciri khas, cepat bergulir dan mudah diakses oleh publik.  Dari situ muncul interpretasi bermacam-macam. Pengalaman  menunjukkan, sejak diungkapnya “Peristiwa Kelam Duren Tiga, Jumat,8 Juli 2022”, 11 Juli 2022 hingga kini, hal serupa telah terjadi menyusul beragamnya komentar dan pandangan dari mereka yang berbeda latar belakang.

Beruntung sebuah grup WA usia 60-an asal Sumsel, cepat menanggapi isu kedua  sehingga clear. Tegas terungkap, purnawirawan Pati TNI AD yang dimaksud adalah kawan mereka semasa remaja di Sumsel dan bukan  pengacara keluarga J. Seorang senior jurnalis pensiunan sebuah TV swasta menyatakan, “Antara si pengacara dan pensiunan Pangdam itu, hanya ada kesamaan nama dan marga.”


 Tentang AKP Polwan

Belakangan muncul pula pemberitaan yang merugikan seorang polwan berparas cantik berpangkat AKP (setara kapten di TNI). “Terkesan semacam pengalihan isu saja, isi berita tak menjawab judul berita. Cuma jual judul. Kasihan si Polwan,” komentar Suryadi.

Akibatnya, kata Suryadi lebih lanjut, publik dapat terpancing menghubung-hubungkannya si Polwan dengan IJP FS, (seperti a.l. INSulteng.com, Senin, 18/7/22, 11:12 WIB). Pati FS adalah suami PC, perempuan yang tersiar telah dilecehkan dan diancam dibunuh oleh J sebelum J tewas terkena sejumlah tembakan Bharada E.  

Terlepas dari terbukti atau tidak kelak tentang si Polwan, lanjutnya, itu soal lain. Tetapi, saat ini, ia sudah jadi bulan-bulanan insinuasi. “Kasihan dia. Kalau memang ada fakta,  seperti kejadian belum lama ini, seorang Kapolsek di Parigi Moutong, Sulteng yang meniduri perempuan anak tersangka pidana, ya ungkap saja,” urai Suryadi.      

Jadi dari “Peristiwa Duren Tiga”, urai Suryadi,  ada  korban meninggal dan ada pula “korban hidup”. Korban meninggal  J, sedangkan PC dan Bharada E kini hidup dalam sorotan publik sebelum segala sesuatunya terungkap tuntas. 

Belakangan seorang Pamen dan Pati Polri telah pula jadi “korban” setelah  dinonaktifkan oleh Kapolri. Pamen itu Kapolrestro Jakarta Selatan (Jaksel) yang awal-awal menangani perkara, dan satu lagi Karo Paminal Div Propam Polri. Sementara IJP FS sudah lebih dahulu dinonaktifkan oleh Kapolri.

Penonaktifan Kapolrestro Jaksel dan Karo Paminal, menurut Suryadi, tidak bisa hanya dilihat cuma sebagai risiko jabatan. Mereka menambah deretan panjang “korban hidup” dari pengatur skenario kasus pembunuhan yang sampai saat ini belum ditemukan. 

Sebagaimana PC dan E, Kapolrestro Jaksel dan Karopaminal, juga telah lebih dahulu “dihukum” oleh masyarakat. “Belum lagi penderitaan yang harus ditanggung masing-masing keluarga,  mereka pasti malu akibat perbuatan penskenario,” kata Suryadi.

Untuk itu, ia mengingatkan, mereka yang dilibatkan dalam rangkaian pengungkapan kabut “Peristiwa Duren Tiga”, agar benar-benar bersitegak pada integritas profesi sebagai ekspert di bidang masing-masing.**

Pemerhati Kepolisian, Suryadi, M.Si: Siapa pun,  Jernihkan Peristiwa Duren Tiga

By On July 21, 2022

JAKARTA -- Siapa pun dia dalam rangkaian Peristiwa  di "Rumah Dinas Polri Duren Tiga", Jakarta Selatan (Jaksel), termasuk pengatur skenario dibaliknya, berempatilah dengan menjernihkan upaya penyingkapan peristiwa sesungguhnya.

Pemerhati Budaya dan Kepolisian, Suryadi, M.Si di Jakarta, Jumat (22/7/22) mengatakan, tak guna menyembunyikan diri, karena setiap kejahatan meninggalkan jejak.

"Seminim apa pun jejak, polisi pasti menjadikannya petunjuk pengungkapan. Nanti, akan lebih malu bila mengulur-ulur, lantas ketika terungkap seperti sandiwara berseri," Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Komunikasi Kepolisian (PUSKOMPOL) itu mengingatkan.

Sampai pekan ini, kejadian tersebut sudah lebih dari dua pekan berlalu atau lebih dari 10 hari sejak polisi mengungkapkan kepada publik.  

Wakil Sekjen Lembaga Kebudayaan Nsional (LKN) itu mengimbau, “Siapa pun yang ada dalam rangkaian membangun peristiwa hingga berlarut-larut seperti sekarang ini, tolong pekalah. Rasanya kok kemanusiaannya sudah tumpul ya."

Coba lihat, lanjutnya, kini rasa penasaran masyarakat terbangun. Mereka bertanya-tanya apa yang sesungguhnya terjadi ditengah beragam pandangan dari berbagai kalangan. Itu semua lantaran mereka damba rasa aman, sementara korban terus berjatuhan. 

"Brigadir J sudah meninggal masih harus tersiksa terus lantaran ulahmu (pelaku). Seharusnya ia sudah tenang dimakamkan, kini jenazahnya malah harus diusung diotopsi dalam rangkaian pengungkapan. Coba, dimana rasa kemanusiaanmu," urainya.

Jika itu pembunuhan biasa, lanjut Suryadi, alm sudah tenang di alam sana. "Kasihan dia, belum lagi balutan suasana berkabung di keluarganya," ia mengetuk hati pihak-pihak terkait, baik dalam peristiwa pembunuhan itu maupun pengungkapan.


Korban Berjatuhan 

Di mata Suryadi, Bharada E (baca: pangkat terendah Polri) sejak awal-awal sudah "dihukum" sebagai pelaku penembakan. Padahal, lanjutnya, sesungguhnya dia kini juga  korban kesadisan si penggulir skenario ke publik.

"Belum lagi PC. Terang-terangan atau terselubung, dia sudah jadi korban dihukum oleh publik sebagai pemicu pembunuhan. Mustinya, karena dia masih hidup, dialah yang ‘harus disayang’ dan dijaga baik-baik demi pengungkapan tuntas kabut yang menutupi latar belakang peristiwa sesungguhnya,” urainya.

Kadiv Propam Polri, penghuni rumah dinas yang jadi TKP dan suami PC, sudah lebih dahulu dinonaktifkan oleh Kapolri. Kini, lanjutnya, korban bertambah lagi seorang Pamen dan seorang Pati Polri. Keduanya, Kapolrestro Jaksel dan Karo Paminal Div Propam Polri, dinonaktifkan pula oleh Kapolri.

Apa pun latar belakangnya, kata Suryadi, keduanya sudah dinonaktifkan dan publik tahu itu. Risikonya, mereka menerima dampak dari komunikasi publik yang kian liar mengundang tanya. Keduanya, jadi pemecah kosentrasi publik yang cuma berinterpretasi-interpretasi.

"Penonaktifan keduanya, tidak bisa dilihat sekadar risiko jabatan. Berada dalam tekanan atau tidak, lebih mendasar lagi daripada itu, yang mereka alami kini merupakan akibat perbuatan pelaku kejahatan dan pengatur skenario yang bertujuan membentuk opini publik," kata Suryadi.

Polrestro Jaksel yang awal-awal menangani kasus ini. Kemudian, Kapolrestro  memberikan keterangan yang begitu meyakinkan tentang terbunuhnya J dalam tembak menembak dengan E. Latarbelakangnya, pelecehan dan percobaan pembunuhan terhadap PC di rumah dinas suaminya, IJP FS, seorang petinggi Polri.

Selang setelah itu, Karo Penmas Div Humas Polri juga memberikan keterangan, yang malah mempertegas penjelasan Kapolrestro Jaksel.

Suryadi sekali lagi mengimbau pelaku, cepat muncul dan serahkan diri. Di lain sisi, lanjutnya diperlukan dukungan Kapolri yang kian membuat tenang anggotanya saksama dan cermat menelusuri jejak kejadian dan latar belakang yang sesungguhnya.

Sebab, makin lama terungkap akan makin bertambah korban, termasuk para keluarga mereka yang “makan hati” disorot dan terus digunjingi publik. Padahal  sebenarnya, katanya saat ini banyak diantara masyarakat cuma terjebak syakwasangka belaka.**

Siap Jenderal!

By On July 18, 2022

Suryadi (Pemerhati Budaya)

“Selamat bertugas jenderal!” saya sampaikan kepada tim bentukan Kapolri yang ditugasi mengungkap  “Peristiwa Jumat 8 Juli 2022” di rumah dinas seorang petinggi atau jenderal Polri, Duren Tiga, Jakarta  Selatan (Jaksel).

Tim bertugas antara lain mengantarkan peristiwa ini kepada ahli yang akan bekerja professional sesuai ”scientific crime investigation”.

Tentu, tim juga akan secara saksama mengawal dan mengawasi kerja-kerja penyidik selanjutnya hingga  diterima oleh jaksa, sebelum perkara masuk ke pengadilan. 

Di tengah teka-teki masyarakat yang terbangun oleh berbagai komentar dan opini mereka dari beragam latar belakang, saya  cuma tak lebih dari sosok warga negara biasa yang  berhak atas tidak terganggunya kemanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). 

Saya bukan kriminolog, polisi, forensik, politisi, ahli hukum, pokrol, dan juga tidak dalam posisi terkait langsung atau tidak langsung dengan peristiwa penghilangan nyawa itu dan upaya-upaya pengungkapannya.

MELALUI tulisan ini, saya ingin memercayai tim bentukan Kapolri itu. Berharap, hasil dari rentetan kerja-kerja tim akan menyibak kabut yang menyaputi peristiwa di rumah seorang petinggi Polri itu, tuntas terurai dari “a” sampai “z”. Dengan begitu, masyarakat lepas dari rasa penasaran di tengah “seliweran” komentar dan isu yang mungkin sebenarnya juga tak mereka pahami, kecuali bermain-main dalam logika. 

Catatan yang tak kalah pentingnya bagi Polri, peristiwa itu terjadi ketika Polri masih harus terus berbenah diri. Juga, dalam suasana Hari Bhayangkara yang antara lain ditandai oleh penganugerahan “Hoegeng Award” kepada tiga pejabat Polri pilihan masyarakat.

Almarhum Hoegeng, adalah Kapolri ke-5, yang diakui publik dan Kapolri sebagai teladan. Hoegeng adalah “sosok polisi yang berani mengambil risiko hidup sederhana dan resik berbasiskan kejujuran”.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam berbagai kesempatan publik kerap “menantang”: Polri terbuka dikritik demi perbaikan.


Tim Jenderal

SEBELUM sampai pada kesimpulan akhir untuk dapat dinaikkan ke Jaksa, saya tidak ingin menyebut peristiwa ini sebagai “polisi tembak polisi di rumah jenderal polisi”. Riilnya,  Brigadir J ditemukan tewas, dengan sejumlah luka tembak. Ia diduga terkena tembakan pistol Bharada E. Tentang luka yang disebut sebagai sayatan, biarlah itu nanti pada saat pengungkapan saja. 

Diduga, J menggunakan pistol dinas jenis “HS” yang saat ditemukan masih menyisakan sejumlah peluru. Pistol dinas E jenis “Glock”, juga masih menyisakan sejumlah peluru. Disebutkan, J menembakkan tujuh peluru, sedangkan E menembakkan lima peluru dan dia selamat. 

Saya tidak ingin memperkeruh suasana ikut-ikutan menyebut kejadian apa yang telah mendahului peristiwa itu. Biarlah, nanti kebenaran yang akan menjawab. Sebab, saya termasuk diantara masyarakat yang sempat terperangkap dalam ruang yang terbangun “ruwet”.     

Menyusul kematian J, ditengah berlanjutnya simpang-siur komentar dan pandangan berikut hal yang melatarbelakanginya, Kapolri membentuk tim untuk mengungkap terkait “Peristiwa Jumat 8 Juli” tersebut. Tim dipimpin oleh seorang polisi senior, yaitu Wakapolri Komjen Pol. Gatot Edy Pramono. 

Gatot, yang akan memasuki usia pensiun 28 Juni 2023, adalah seorang doktor, magister ilmu kepolisian (M.Si), sarjana ilmu kepolisian (drs SIK), dan lulusan Akpol 1988. Sebelumnya, ia Kapolda Metro Jaya yang mendapat pujian secara publik dari Kapolri (waktu itu, 2019) untuk prestasinya.

Gatot didampingi sosok lebih senior, yaitu lulusan Akpol, 1987, Komjen Pol. Agung Budi Maryoto. Polisi yang akan memasuki usia pensiun 19 Februari 2023 ini,  sehari-hari merupakan orang ketiga di Polri. Jabatannya, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum). Agung juga M.Si dan drs dalam ilmu kepolisian. Ia tiga kali melalui jabatan Kapolda dan sekali Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri. 

Selain itu dalam tim juga ada Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Agus Andrianto. Mantan Kapolda Sumut kelahiran 16 Februari 1967 ini, adalah lulusan Akpol 1989. Ia juga drs lulusan ilmu kepolisian, selain juga sarjana hukum dan magister hukum.

Ada pula dua orang peraih Adhimakayasa (lulusan terbaik) Akpol. Keduanya, Komjen Pol. Ahmad Dofiri, lulusan Akpol 1989 yang kini Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri. Ia mengawali karir sebagai Kepala Unit Intel di jajaran Polres Tangerang. Sosok drs dan M.Si ilmu kepolisian ini, tiga kali menjadi Kapolda (Jabar, DIY, Banten), dan sekali sebagai asisten logistik (Aslog) Polri. Dalam karirnya, ia pernah pula menjadi Karo Pembinaan Karir Asisten SDM Polri. 

Seorang lagi peraih Adhimakayasa berada dalam tim, yaitu lulusan Akpol 1991 (satu angkatan dengan Kapolri) Irjen Pol. Wahyu Widada. Sebagai Asisten SDM Polri, tentu, ia adalah sosok pengkaji utama layak dan pantas naiknya karir anggota Polri. Wahyu adalah seorang drs ilmu kepolisian dan master of filosofi (M.Phil),. Sebelum menjadi Asisten SDM, ia dipercaya sebagai Kapolda Aceh. 


Naluri Polisi

SENIORITAS pangkat dan jabatan mereka saat ini, mereka lalui sebagai seorang polisi. Paling mendasar dari seorang polisi, adalah bahwa mereka adalah sosok  Bhayangkara profesional yang senantiasa bersama dengan “naluri polisi”.  In with!

Konkret saja, sudah seharusnya, mereka dengan naluri polisi tidak mudah goyah oleh apa pun yang memengaruhi di sepanjang tugas yang mereka emban. Boleh saja terjadi perbedaan antarsesama anggota tim, tetapi tetap dilandasi oleh kajian ilmiah.  Mereka dibimbing oleh moral keilmuan yang dimiliki sejalan dengan naluri polisi yang kian matang ditempa oleh asam-garamnya puluhan tahun bertugas.  Itu semua berlangsung  di tengah beragam gejolak sosial dan corak kejahatan.    

Juga sudah semestinya, mereka bukan lagi sosok polisi yang gampang menafsirkan “bunyi letusan peluru pistol sebagai sekadar bunyi mercon”. Naluri polisi itu, sudah dari “sononya” ada dalam wujud “rasa curiga dan waspada” secara reasonable. Tak main-main, dinamika masyarakat menuntut mereka paham itu.  

Intinya, mereka selektif untuk bercuriga, namun peka sekecil apa pun fenomena   kemasyarakatan. Itu semua yang terkait dengan gangguan keamanan dari mulai embrio, proses pembentukan potensi, potensi gangguan keamanan, sampai kepada ketika harus membaca terjadinya suatu peristiwa gangguan keamanan atau kriminal. Tentu saja, substansi  sesungguhnya di balik semua objek pengamatan mereka.     

Alami saja, sebagai manusia belajar yang memelajari ilmu kepolisian, hukum, dan ilmu-imu sosial lainnya, baik klasikal maupun praktis, mereka juga tahu bahwa kehidupan lebih dahulu ada daripada ilmu. Dengan itu, moral mereka teruji memosisikan “human relations”, baik dalam bingkai kolega, pertemanan, keluarga, maupun persaudaraan. Dengan demikian, sudah seharusnya, semua ada dalam hubungan yang proporsional. 

Sebagai sosok yang demikian dalam sebuah tim, harapan bahwa hasil-hasil kerja tim akan mandiri berpijak pada “scientific criminal investigation”, jelas satu tuntutan yang harus dipenuhi. Sungguh mulia dan keren! 

Akan tetapi, patut dipahami pula, bahwa kekuasaan itu mampu memengaruhi timbulnya tekanan. Keberadaan kekuasaan itu dapat bermula dari kelimpahan harta, kekuatan, jabatan atau kekuasaan itu sendiri, juga ilmu. 

Satu saja di antara keempatnya (harta, kekuatan, jabatan atau kekuasaan, dan ilmu)  yang “bekerja”, sudah luar biasa dahsyatnya bila diwujudkan untuk menjernihkan persoalan. Demikian pula bila sebaliknya. Apalagi, bila keempatnya bersatu menjadi kekuasaan untuk kebajigan. “Berbuatlah untuk kebaikan dan kebenaran sesuai kekuasaan yang dimiliki,” begitu lebih kurang bunyi pesan moral dan agama.    

Oh iya, diantara kekuasaan yang mencita-citakan terwujudnya kebenaran dan kebaikkan, ada kebiasaan sehari-hari yang dijalankan oleh para jenderal dalam tim tadi sejak mengawali karirnya, ketika masih menjadi bagian dari militer maupun sipil seperti saat ini. Ketika Kapolri memerintahkan terlibat dalam tim, pastilah mereka  mengulanginya: “Siap laksanakan, jenderal!”. 

Itu sudah mendarah-daging. Dalam keseharian,  kebiasaan “Siap Bang!” pastilah juga dilakukan oleh E kepada J (semasa hidupnya) tanpa membantah. Apalagi terhadap jenderal. Menggapai pangkat perwira menengah saja, bagi mereka yang basisnya Bintara atau Tamtama, adalah suatu hal yang amat mereka impikan.

Selamat bertugas tim jenderal!