Cilegon - Trigiyanto, Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Kecamatan Citangkil, menyatakan kesiapannya untuk mengawal dan mendorong investigasi terkait dugaan kerugian keuangan daerah dalam pelaksanaan program internet gratis di setiap kelurahan. Dalam pernyataannya, Trigiyanto mengkritik kinerja Inspektorat yang dianggap tidak optimal dalam menjalankan fungsinya.
“Inspektorat seharusnya bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal di lingkungan pemerintah daerah, termasuk memantau dan menelaah potensi kerugian keuangan daerah. Namun, kenyataannya, mereka seolah-olah tidak dapat melaksanakan tugas tersebut dengan efektif,” tegas Trigiyanto.
Fungsi Inspektorat dan Dugaan Kerugian Keuangan Daerah
Inspektorat memiliki beberapa fungsi kunci yang krusial dalam pemerintahan daerah. Pertama, mereka bertanggung jawab melakukan audit terhadap kinerja dan keuangan instansi pemerintah daerah untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan aturan. Kedua, mereka harus memantau kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Ketiga, Inspektorat juga bertugas dalam pencegahan dan deteksi penyimpangan atau tindakan korupsi yang bisa merugikan keuangan daerah.
Namun, Trigiyanto menilai bahwa dalam kasus ini, Inspektorat gagal menunjukkan kinerjanya dalam menelaah dan mengidentifikasi titik kerugian keuangan daerah. “Apa yang mau ditelaah? Jelas-jelas bisa kita lihat di mana ruginya,” ujarnya.
Menurutnya, kerugian keuangan daerah yang terkait dengan program internet gratis ini sudah cukup nyata dan seharusnya menjadi prioritas utama Inspektorat untuk diinvestigasi lebih dalam.
*Dorongan untuk Pengawasan Lebih Ketat
Trigiyanto menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal proses penyelidikan Inspektorat terkait dugaan kerugian ini. Jika Inspektorat tidak mampu menuntaskan investigasi ini dengan baik, GRIB akan mendorong agar kasus ini ditangani oleh pihak lain yang lebih kompeten. “Kami akan terus mendorong dan mengawal proses ini. Jika Inspektorat tidak mampu, kami akan memastikan ada pihak lain yang bisa mencegah kerugian keuangan daerah yang lebih besar lagi,” tambahnya.
Selain itu, Trigiyanto juga mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sedang tidak baik. "Informasi yang saya dengar, keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja, sampai dibentuk satgas pajak. Ini menunjukkan ada potensi penanganan lambat dan bertele-tele dalam menangani masalah keuangan," katanya.
Potensi Dugaan Penanganan Lambat
Menurut Trigiyanto, lambannya respon dari Inspektorat dalam menangani dugaan kerugian ini dapat memperburuk kondisi keuangan daerah yang sudah rentan. Dia menekankan pentingnya pengawasan yang cepat dan tepat untuk mencegah kerugian yang lebih besar. “Kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Jika ada dugaan kerugian, tindakan harus segera diambil agar tidak semakin membebani anggaran daerah,” pungkasnya.
Dengan pernyataannya, Trigiyanto berharap ada tindak lanjut yang serius dari Pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa program internet gratis di setiap kelurahan benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan tanpa menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah. (Ld)
