JAKARTA - Aliran dana pajak senilai triliunan
rupiah di Kementerian Keuangan menjadi sorotan serius Ketua DPD RI, AA LaNyalla
Mahmud Mattalitti. Menurutnya, pemerintah harus mengusut hal tersebut secara
transparan.
Dijelaskan LaNyalla, permasalahan tersebut bisa
menjadi antitrust masyarakat kepada pemerintah.
Apalagi jika ada pernyataan kalau tidak bayar
pajak nanti BBM bisa naik tiga kali lipat.
“Rakyat sudah tahu kalau pengeluaran subsidi salah
satunya dari pajak. Yang diinginkan rakyat, tunjukkan bukti uang rakyat telah
dikelola dengan benar,” tandasnya Selasa (14/3/2023).
Tidak itu saja, LaNyalla menilai masalah ini bisa
menjadi bom waktu jika tidak disikapi dengan serius oleh pemerintah.
"Untuk itu, saya mendorong transparansi
pemerintah terkait alian dana pajak bernilai triliunan rupiah tersebut. Usut
dengan tuntas kemana dana tersebut mengalir. Karena ini menyangkut penyalahgunaan uang negara dari
uang rakyat," jelasnya.
Senator asal Jawa Timur itu juga menekankan agar
pemerintah tidak menakut-nakuti rakyat kecil terkait kewajiban menunaikan
pajak.
"Karena tentunya para pejabat perpajakan
harus memberikan contoh yang baik terlebih dahulu kepada masyarakat. Mereka
harus memperlihatkan hal yang pantas terkait pembayaran pajak. Bukan malah
terkesan hidup bergelimang harta," ujarnya. (*)