-->

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Dukung Kebijakan Pemkot Cilegon terkait TPP, Sahroni: Dilaksanakan dengan Pertimbangkan Kondisi dan Kebutuhan Para ASN

Jumat, September 18, 2026 | September 18, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-09-18T13:11:45Z
Dukung Kebijakan Pemkot Cilegon terkait TPP, Sahroni: Dilaksanakan dengan Pertimbangkan Kondisi dan Kebutuhan Para ASN


Cilegon - Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon terkait pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) mendapat dukungan dari Sahroni salah satu pegawai di lingkungan Dinas BPBD Kota Cilegon, dukungan tersebut disampaikan sebagai bentuk penerimaan terhadap kebijakan yang diambil Wali Kota Cilegon, khususnya dalam upaya menyesuaikan belanja daerah dengan kondisi dan kemampuan keuangan pemerintah daerah.


Menurut Sahroni, kebijakan pemotongan TPP perlu dipahami sebagai bagian dari langkah pemerintah dalam melakukan penyesuaian anggaran, kebijakan tersebut diharapkan tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan para ASN.


“Kami mendukung penuh kebijakan yang diambil oleh Wali Kota Cilegon Robinsar terkait pemotongan TPP, karena kami memahami bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian anggaran Pemerintah daerah," ujarnya.


Sahroni juga menyampaikan, sebagai ASN, kami siap mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota dan berharap seluruh prosesnya dapat berjalan dengan baik serta tetap memperhatikan kondisi para pegawai, karena kebijakan pemotongan TPP ini menjadi bagian dari penyesuaian belanja Pemerintah daerah.


"Justru kita sebagai seorang ASN harus mendukung penuh kebijakan Wali Kota Cilegon, yah kalau saya pribadi siap membersamai Wali Kota Cilegon dan mas Wakil baik suka dan duka, jadi saya berpesan terutama kepada eselon II, Camat dan Lurah harus mendukung, karena kita harus menjadi contoh dalam menjalankan kebijakan pimpinan.


Ia juga menegaskan, jangan sampai didepan kita mendukung, tapi pada kenyataannya dibelakang malah ngedumel, ngomel gak karuan, kalau memang kebijakan tersebut bakal diterapkan di tahun 2027 mari kita dukung dan jalankan sesuai aturan," pungkasnya.

×
Berita Terbaru Update