Cilegon, preessroom co id - Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon, Tubagus Rizki Andika, memberikan peringatan tegas kepada Pemerintah Kota Cilegon agar proses asesmen terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Benar-benar dijalankan secara transparan, profesional, dan bebas dari praktik titipan serta nepotisme.
Menurutnya, proses seleksi jabatan strategis di tubuh birokrasi bukanlah sekadar rutinitas administratif, melainkan sebuah tanggung jawab besar yang menyangkut masa depan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Cilegon.
“Kami dari HMI Cabang Cilegon mengingatkan dengan tegas 'jangan main-main dalam proses asesmen Eselon II ini! Jangan jadikan jabatan sebagai ajang titipan, balas jasa politik, atau bagi-bagi kursi kekuasaan'. Pemerintahan yang kuat hanya bisa dibangun oleh orang-orang yang kompeten, bukan oleh mereka yang hanya dekat dengan elit,” tegasnya pada Selasa, 16 September 2025.
Ketua HMI juga menekankan bahwa reformasi birokrasi yang digaungkan selama ini hanya akan menjadi slogan kosong jika dalam praktiknya masih ada oknum-oknum yang menyusupkan kepentingan pribadi atau kelompok dalam pengisian jabatan.
“Jika nepotisme masih dipelihara, maka jangan salahkan publik kalau mereka kehilangan kepercayaan. Era baru harus dimulai dengan cara baru, yaitu keberpihakan pada profesionalisme, integritas, dan meritokrasi, bukan pada kolusi dan kroni,” tambahnya.
HMI Cabang Cilegon menyatakan akan terus mengawal dan memantau jalannya asesmen ini, serta siap bersuara lebih lantang jika ditemukan indikasi penyimpangan, intervensi, atau rekayasa dalam penentuan hasil seleksi.
Sebagai organisasi kader yang berpihak pada kepentingan umat dan bangsa, HMI menegaskan bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan hadiah. Karena itu, hanya mereka yang layak dan terbukti mampu yang harus menduduki posisi strategis di lingkungan Pemkot Cilegon.
“Kami tidak anti terhadap pemerintah. Tapi kami akan berdiri paling depan saat pemerintah mulai melenceng dari amanat rakyat. Kalau proses ini tidak bersih, maka jangan salahkan jika ke depan gelombang perlawanan moral dan aksi publik akan muncul,” tandasnya.
HMI menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat sipil, media, akademisi, dan pemuda untuk turut serta mengawasi jalannya asesmen ini sebagai bagian dari kontrol sosial demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (Mdrs)
