Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya dalam mendukung
pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang digagas Kementerian
Kesehatan (Kemenkes). Dukungan ini merupakan bagian dari kontribusi Kemendagri
untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas, sejalan dengan visi
Indonesia Sehat menuju Indonesia Emas 2045.
Wakil
Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan, Kemendagri secara
konsisten mendukung pelaksanaan PKG, termasuk yang berlangsung di satuan
pendidikan. Dukungan ini, misalnya, diwujudkan dengan memastikan program
tersebut berjalan berbasis data kependudukan.
“Kembali
lagi kita mengacu pada landasan kebijakan pelaksanaan daripada program dari
Bapak Presiden dan Bapak Wapres, dan juga menuju Indonesia Sehat, Indonesia
Emas,” ujar Wamendagri dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Program PKG
Sekolah di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (PMK), Jakarta pada Kamis, (3/7/2025).
Ribka
menyampaikan, Kemendagri telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dan menerbitkan
sejumlah surat edaran untuk mendorong percepatan pelaksanaan PKG di seluruh
daerah. Ia menyebutkan bahwa layanan di bidang pendidikan dan kesehatan
merupakan urusan konkuren yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan
daerah. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menindaklanjuti
program tersebut.
Selain
itu, Ribka menekankan pentingnya dukungan dari Direktorat Jenderal (Ditjen)
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri dalam menyukseskan
program PKG. Dukcapil dinilai berperan penting dalam menyediakan data akurat
mengenai siswa dan penduduk yang menjadi sasaran program.
“Dukcapil
ini sangat berperan penting dalam memberikan data dukung kepada siapa yang
mendapatkan pelayanan PKG ini,” tegasnya.
Di
sisi lain, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, PKG
merupakan salah satu program hasil terbaik cepat atau quick win dari Presiden
Prabowo Subianto untuk memastikan masyarakat tetap sehat dan mencegah timbulnya
penyakit melalui deteksi dini.
“Bapak
Presiden Prabowo Subianto menugaskan saya di salah satu program quick win-nya
beliau, adalah memastikan masyarakat Indonesia tetap sehat, jangan sampai
sakit,” ujar Budi.
Lebih
lanjut, ia menyampaikan bahwa PKG merupakan program terbesar yang pernah
dijalankan pemerintah, lantaran menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Program
PKG telah dimulai sejak Februari 2025 melalui layanan Pusat Kesehatan
Masyarakat (Puskesmas) dan akan diperluas ke satuan pendidikan.
“Total
peserta sekolah ini ada 52 juta lebih yang akan kita cek kesehatannya. Kalau
nanti itu ketemu ada ciri-ciri yang kurang sehat, kita bisa melakukan tata
laksana atau perawatan agar yang bersangkutan tetap sehat, kalau bisa jangan
sampai sakit,” ujar Menkes Budi.
Sebagai
informasi, rapat tersebut dipimpin Menteri Koordinator (Menko) PMK Pratikno.
Forum ini juga dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
(Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono,
Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam Kementerian Agama Suyitno, serta
Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)
Fifi Aleyda Yahya.
