Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) menyusun langkah antisipasi menghadapi lonjakan arus mudik menjelang Lebaran 2025. Pasalnya, setiap daerah memiliki tantangannya masing-masing terkait dengan mobilitas arus mudik.
“Karena
setiap tantangan mobilitasnya, baik darat, laut, udara, itu berbeda-beda dari
satu ke wilayah ke wilayah lain,” katanya pada Rapat Koordinasi Pengendalian
Inflasi Daerah dirangkaikan dengan Pembahasan Persiapan Angkutan Lebaran Tahun
2025. Rapat berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri Jakarta pada Senin, (17/2/2025).
Dirinya
membeberkan tantangan masing-masing daerah dalam menghadapi mobilitas arus
mudik. Misalnya daerah Jawa, Sumatera, Bali, dan Sulawesi yang perlu fokus
menangani arus mudik di jalur darat.
Hal
serupa juga perlu dilakukan daerah lain yang mengandalkan transportasi laut dan
udara. Pemda perlu memastikan agar jalur tersebut dalam kondisi baik dan dapat
dilalui oleh pemudik. Termasuk mendorong harga tiket transportasi seperti
pesawat tidak terjadi kenaikan terlalu tinggi dan berdampak terhadap inflasi.
Guna
mendukung kelancaran arus mudik, Mendagri menambahkan, dirinya telah
menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.6.1/749/SJ tentang Kesiapsiagaan
Pemerintah Daerah dalam Mendukung Arus Mudik Lebaran Tahun 2025. Surat yang
diarahkan kepada seluruh kepala daerah tersebut diteken Mendagri pada tanggal
17 Februari 2025.
Mendagri
menerangkan, SE ini untuk memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan
kelancaran transportasi arus mudik Lebaran. Selain itu juga meningkatkan
koordinasi terpadu antarpemangku kepentingan di tingkat daerah.
Melalui
SE tersebut, Mendagri mengarahkan kepala daerah agar mengambil langkah-langkah
terkait kesiapan sistem transportasi, infrastruktur pendukung, ketenteraman,
dan ketertiban umum. Ini termasuk memitigasi risiko bencana, serta menyediakan
pelayanan pendukung lainnya.
"Semua
daerah kita mohon mendukung langkah-langkah dari kebijakan pemerintah pusat
khususnya [dari] Pak Menteri Perhubungan. Dan nanti Surat Edaran ini juga
tolong ditindaklanjuti," tambahnya.
Di
lain sisi, Mendagri juga meminta Pemda mengecek kondisi seluruh infrastruktur
transportasi, baik di darat, laut, maupun udara. Pemda juga perlu bertindak
ketika mendapati infrastruktur yang membutuhkan perbaikan. Ini terutama
infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Pemda. “Jalan-jalan yang bisa membuat
macet atau lalu lintas menjadi terhambat, ini perlu diperbaiki,” ujarnya.
Tak
hanya itu, Pemda juga perlu memastikan agar pengelola transportasi dapat
memperhatikan keamanan. Ini misalnya ketersediaan pelampung pada trasportasi
laut, sungai, maupun danau. "Kalau tidak ada pelampung yang mahal silakan
buat inovasi pelampung yang pakai stirofoam, dibuat rumahan itu tidak
apa-apa," tegasnya.
Selain
itu, Mendagri juga mengimbau kepada daerah yang memiliki bandar udara (bandar)
perintis untuk mengecek kesiapannya. Menurutnya, saat ini banyak daerah yang
memberikan subsidi penerbangan, sehingga dapat meringankan beban masyarakat.
"Saya ingat di Toraja misalnya, Toraja itu menggunakan subsidi sehingga kalau
tidak penuh [pesawatnya] tetap disubsidi oleh pemerintah daerah setempat,"
pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, rapat ini dihadiri langsung oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, dan pejabat terkait lainnya. Rapat ini juga diikuti secara virtual oleh jajaran Pemda termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
