Cilegon - Gabungan dari berbagai elemen mahasiswa Kota Cilegon menggelar unjuk rasa (Unras) di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Cilegon pada Rabu, 04 September 2024.
Unjuk rasa yang digelar di depan gedung kantor DPRD Kota Cilegon tergabung dari beberapa organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Cilegon, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Cilegon, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota CIlegon, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota CIlegon dan Ikatan Mahasiswa CIlegon (IMC).
Di momentum Pelantikan DPRD Kota Cilegon Periode 2024–2029 unjuk rasa ini membawakan delapan poin yang disampaikan kepada dewan baru yakini delapan tuntutan:
- Memperbaiki tumpulnya Tugas dan Fungsi DPRD Kota Cilegon dalam menjalankan mandatmasyarakat untuk mengawasi pemerintahan Kota Cilegon.
- Berkomitmen untuk tidak melakukan politisasi dan monopoli atas nama rakyat yang berpontensi merugikan masyarakat Kota Cilegon.
- Menjamin Keterlibatan Mahasiswa dan komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan diantara lain Perda dan Evaluasi Pemerintah yang berorientasi kepentingan masyarakat.
- Tidak akan melakukan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
- Menyelesaikan persoalan pengangguran dengan membuat produk hukum (Perda) dengan upaya memaksimalkan potensi industri di Kota Cilegon.
- Memenuhi dan menjalankan janji serta komitmen anggota terpilih yang disampikan pada saat Proses Pileg 2024 di Kota Cilegon.
- Berkewajiban melakukan keterbukaan informasi dalam berbagai aspek yang sudah menjadi hak masyarakat mengetahui baik melalui digital maupun tertulis.
- DPRD Kota Cilegon terpilih mendorong serta menyetujui RUU Perampasan Aset.
Ali Misri selaku koordinator lapangan (KORLAP) menyampaikan dengan di lantiknya 40 dewan melakukan langkah awal anggota dewan untuk mendedikasikan sepenuhnya kepada masyarakat Kota Cilegon.
"Karena sejatinya yang dibutuhkan dari anggota legislatif adalah komitmen mengabdi kepada masyarakat, dedikasi dalam mengutamakan kepentingan rakyat, mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan dan pengabdian secara profesional kepada Kota Cilegon untuk mewujudkan harapan dan tujuan terbentuknya Kota Cilegon lebih baik serta memberikan perhatian dan panggung kebebasan dalam menampung aspirasi rakyat untuk diwujudkan oleh wakil rakyat yang mereka pilih," ungkap Ali selaku koordinator lapangan unjuk rasa.
Ia mengatakan juga demokrasi di Indonesia terus mengalami penurunan secara substansial di berbagai daerah di seluruh Indonesia.
"Kita seolah-olah sedang menjalankan demokrasi padahal output dari demokrasi itu sendiri adalah kesengsaraan untuk rakyat," katanya.
Ali menegaskan dengan segala dinamika yang terjadi hari ini ditubuh DPR, dimana DPR terus mempertontonkan keberpihakannya kepada kapitalis dan oligarki.
"Kita selalu actor intelektual dan pressure group terhadap kekuasaan harus mengambil sikap tegas dan memastikan DPR yang merupakan wakil rakyat khususnya di Kota Cilegon berkomiten terhadap kepentingan rakyat dan tidak bernegosiasi dengan kaapitalis," tutupnya. (Mdrs)
*