Cilegon - Anggota DPRD Kota Cilegon komisi 4 Erik Airlangga menyampaikan kritikan keras terkait aplikasi yang dibuat oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak bisa digunakan yang dianggap Pemkot Cilegon dinilai hanya Buang-buang anggaran.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Cilegon Erik Airlangga mengkritik kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon Didin Maulana saat mengikuti rapat gabungan pembahasan bersama laporan semester 1 dan progonosis enam bulan berikutnya tahun anggaran 2024, antara badan anggaran DPRD Kota Cilegon dan Tim anggaran pemerintah Daerah Kota Cilegon.
Rapat gabungan antara eksekutif dan legislatif tersebut dilaksanakan di aula Diskominfo Kota Cilegon pada Senin, (29/07/24).
Dengan adanya anggaran di OPD untuk pembuatan aplikasi digital padahal ada beberapa aplikasi digital yang tidak bisa digunakan, Erik menyampaikan dibeberapa HP android miliknya aplikasi pujasagon tidak bisa di gunakan dan enggak bisa di buka,
“Handphone saya ada dua, dua-duanya saya pakai buka aplikasi Pujasagon (Pusat Jajan dan Oleh-oleh Cilegon) itu tidak bisa nyala pak. Gak bisa dibuka kan?,” katanya.
Di mana, aplikasi digital Pujasagon dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Dinkop UKM.
Ia meminta aplikasi digital yang dibuat OPD harus berfungsi dengan baik.
“Saya tidak terfokus di satu OPD saja dalam hal ini di Dinas Koperasi, saya yakini di OPD lain juga ada aplikasi lain, yang tidak jalan,” lanjutnya.
Lanjut Erik, meminta pembuatan aplikasi digital bukan cuma Buang-buang anggaran.
“Daripada kita bikin aplikasi yang tidak bisa dipakai, pakai saja untuk anggaran lain,” tandasnya.
Erik juga geram soal masukan DPRD Kota Cilegon yang tak pernah dilaksanakan.
“Jadi percuma kita rapat anggaran kaya gini, hasilnya itu lagi-itu lagi. Penyerapan anggaran yang kita sampaikan setiap rapat coba di awal anggaran, tapi apa?,” tandasnya
Erik meminta kepada Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Cilegon Maman Mauludin untuk menegur bawahannya.
Kenapa banyak anggota dewan yang tidak hadir di rapat ini? Karena sudah jenuh, banyak anggota Dewan yang masukannya tidak diakomodir. Kita anggota DPRD tugasnya cuma tiga yaitu mengawasi, legislasi dan anggaran, kita tidak bisa mutasi Kepala OPD,” pungkasnya. (Mdrs)
