*
Cilegon - Sejumlah lurah se-Kota Cilegon Ramai-ramai tengah melakukan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Kabupaten Garut bersama Walikota Cilegon, Helldy Agustian. Informasi ini memicu pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai tujuan dari kunjungan tersebut, terlebih menjelang kontestasi pilkada yang akan digelar tahun ini.
Daftar nama para lurah yang mengikuti kunjungan ini telah beredar di masyarakat, mencantumkan juga nama Helldy Agustian. Keberadaan Walikota dalam rombongan ini menimbulkan spekulasi tentang adanya mobilisasi para lurah dalam rangka persiapan pilkada.
Afendi, Wakil Ketua II LSM Badak Banten, menyampaikan harapannya agar tidak ada upaya mobilisasi para lurah oleh Walikota yang berencana mencalonkan diri kembali dalam kontestasi pilkada mendatang. "Kami berharap tidak ada mobilisasi para lurah untuk kepentingan politik," ujar Afendi.
Senada dengan Afendi, Ganjar, seorang warga Citangkil, juga berharap bahwa kepergian para lurah ke Garut murni untuk kegiatan resmi seperti Rapat Kerja Daerah (Rakerda) atau pelepasan lurah yang memasuki masa pensiun. "Semoga kepergian para lurah ini memang untuk Rakerda dan pelepasan lurah yang pensiun, bukan untuk kegiatan politik," kata Ganjar.
Sementara itu Riko Naldo, warga Jombang, menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kontestasi politik. "Saya berharap ASN tetap netral dan tidak berpihak," ujar Riko.
Menanggapi isu yang beredar, Ketua Paguyuban Lurah, Haerul Amri, membantah keterlibatan Walikota dalam kunjungan tersebut. Haerul menegaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan adalah Rakerda dan pelepasan purna bhakti lurah yang digelar di Bogor, bukan di Garut. "Tidak benar Walikota ikut serta dalam rombongan. Kami mengadakan Rakerda dan pelepasan lurah yang pensiun di Bogor," jelas Haerul.
Untuk anggaran disampaikan Haerul Amri tidak memakai dana APBD namun memakai uang kas paguyuban lurah
Sementara itu Helldy Agustian Selaku Walikota Cilegon saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp tidak menjawab.
Polemik ini mencuat di tengah semakin intensnya persiapan menuju pilkada, di mana setiap gerak-gerik pejabat publik menjadi sorotan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi harapan utama warga dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan kontestasi politik di daerah mereka. (Ld)
