*
Cilegon – Pemerintah Kota Cilegon menjalin kontrak dengan PT Awinet Global Mandiri untuk layanan internet, TV berlangganan, dan fasilitas komunikasi lainnya di setiap kelurahan. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), setiap kelurahan akan menerima layanan internet dengan kecepatan 50 Mbps dan biaya Rp 5.000.000 per bulan.
Pemasangan instalasi dilakukan pada bulan Februari 2024. Namun, timbul persoalan terkait invoice yang ditagihkan PT Awinet Global Mandiri yang mencantumkan biaya mulai dari bulan Januari 2024, satu bulan sebelum instalasi dilakukan.
Ditanya soal penagihan tersebut melalui pesan Whatsapp, Lurah Bulakan Imamah enggan memberikan jawaban mengenai pertanyaan terkait pengajuan pembayaran internet.
Di sisi lain, Lurah Citangkil Ali Wahdi menyatakan bahwa kelurahannya belum mengajukan pembayaran untuk invoice yang dikeluarkan PT Awinet Global Mandiri.
Ali Wahdi menjelaskan, "Invoice baru keluar dari PT Awinet Global Mandiri dari bulan Januari, tetapi kelurahan Citangkil belum mengajukan pembayaran karena pemasangan baru dilakukan pada Februari." Jelasnya.
Dikonfirmasi secara terpisah, Noval, Divisi Marketing PT Awinet Global Mandiri, membenarkan bahwa penagihan atau invoice memang dibuat sejak bulan Januari 2024. "Benar bahwa invoice yang dikeluarkan dari bulan Januari 2024," tuturnya.
Ditanya soal kejanggalan penagihan Noval Beralasan bahwa hal tersebut adalah kesalahan sistem. "Penagihan dari bulan Januari adalah kesalahan sistem," ujarnya.
Pemerintah Kota Cilegon diharapkan dapat menyelesaikan kejanggalan ini dengan segera untuk memastikan tidak ada dana yang terbuang Sia-sia dan transparansi dalam penggunaan anggaran tetap terjaga. Persoalan ini mencuat di tengah upaya pemerintah kota untuk meningkatkan fasilitas komunikasi dan akses informasi di setiap kelurahan, demi pelayanan publik yang lebih baik. (LD)
