Cilegon - Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke PT Indonesia Power Suralaya kelurahan Suralaya Kecamatan Merak Kota Cilegon. Rombongan disambut oleh Direksi PT. Indonesia Power dan dilanjutkan menuju Ruang Meeting atau Aula Indonesia Power. Kamis (11/02/21) pukul 09.50 Wib.
Kegiatan kunjungan kerja tersebut dihadiri oleh Ketua TIM Ramson Siagian Fraksi Partai Gerindra, Wakil Ketua TIM Ir Bambang Wuryanto Fraksi PDI P, Dirjen Kementrian ESDM RI, Anggota Komisi VII DPR RI, Dirut PT. Indonesia Power Suralaya M. Ahsin Sidqi, Direktur Tekhnik dan Lingkungan ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar, Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryono SH SIk, Kapolsek Pulomerak Kompol Rifki S SIk, Kasatintelkam Polres Cilegon AKP Bai Ma'mun SH, Danramil Merak Kapten Inf Khaeril Ardi, GM PT. Indonesia Power Suralaya Rahmat Handoko, PT. PLN Zulkifli Zaini, Direksi PT. PLN dan Direksi PT. Indonesia Power Suralaya.
Kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun 2020 – 2021 untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam sektor industri ketenagalistrikan, pasokan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Komisi VII DPR RI mengkritisi kondisi yang terjadi di sejumlah pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang mengalami kekurangan stok batu bara. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian bahkan menilai kekurangan stok batu bara tidak hanya terjadi di PLTU Suralaya PT Indonesia Power di Cilegon, Provinsi Banten saja, namun juga sejumlah PLTU di Pulau Jawa. Komisi VII DPR RI meminta kepada PLN untuk menjamin tak ada pemadaman listrik, kendati ada keterlambatan suplai batu bara.
Ramson mengungkapkan hal tersebut saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke PLTU Suralaya di Cilegon, Banten, Kamis (11/2/2021). Kunjungan ini untuk memastikan terjaminnya penyediaan dan pasokan energi listrik bagi masyarakat, khususnya untuk pasokan listrik ke sistem transmisi Jawa, Madura dan Bali. Ramson menambahkan, ancaman keterlambatan ketersediaan energi primer batu bara ini sebenarnya bukan permasalahan PT PLN Persero atau PT Indonesia Power, tetapi sudah masuk tingkatan kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM).
“Keterjaminan dan keamanan energi primer batu bara yang 56 persen sebagai energi primer untuk seluruh pembangkit listrik di Indonesia harus aman. Karena kalau suplai energi primer batu bara itu macet ini, menjadi ancaman untuk terjadi pemadaman atau macetnya aliran energi listrik ke masyarakat umum. PLN diamanatkan untuk menyediakan energi listrik bagi masyarakat umum, jadi ini harus di-back up oleh DPR RI dan Kementerian ESDM yang di sektor kebijakannya. Kita akan mengundang Menteri ESDM dan jajarannya membahas masalah keamanan energi primer batu bara untuk PLTU-PLTU yang dikelola PLN. Ini harus aman. Harus ada kebijakan pemerintah untuk permasalahan ini,” tegas politisi Partai Gerindra itu.
Ramson menambahkan, pihaknya juga meminta komitmen vendor-vendor batu bara untuk menjaga ketersediaan energi primer batu bara yang digunakan PLN untuk penggerak pembangkit listrik. Di sisi lain, Ramson menilai manajemen PLN kurang antisipatif dan proaktif dalam mengantisipasi masalah alam yang terjadi di Kalimantan Selatan. Kekurangan stok batu bara yang dialami PLN dinilai lebih kepada permasalahan teknis. “Strateginya mempersiapkan stok yang lebih besar daripada average stock memang dampaknya cost sedikit lebih besar, tetapi terjadi ketersediaan batu baranya ini yang kurang (diantisipasi) dari direksi PLN,” ungkapnya.
Penempatan layanan kebutuhan rakyat akan sektor ketenagalistrikan menjadi salah satu prioritas utama meskipun dalam keadaan pandemi Covid-19. Pemerintah menempatkan prioritas tertinggi dalam memperhatikan aksesibilitas dan keterjangkauan energi.
“Pemerintah menempatkan prioritas tertinggi dalam memperhatikan aksesibilitas dan keterjangkauan energi. Aksesibilitas dan keterjangkauan menjadi perhatian utama pemerintah sehingga diharapkan dapat mempercepat proses pemerataan energi ke seluruh lapisan masyarakat.” tegas Ramson.
Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu menilai kelangkaan batu bara ini terkait persoalan nasionalisme. “Mau harga batu bara di luar (negeri) setinggi apapun, dia (vendor batu bara) harus penuhi dulu kebutuhan yang ada di dalam negeri. Kalau mau ekspor memanfaatkan nilai harga batu bara tersebut, ya produksinya harus ditambah, bukan memindahkan apa yang harus dikirimkan ke Suralaya malah dikirimkan ke negara lain. Yang jelas kepentingan bangsa harus lebih dulu dari pada kepentingan perusahaan,” kritik politisi PDI-Perjuangan itu.
Dalam kesempatan itu juga Direktur Utama PT Indonesia Power Ahsin Sidqi menilai kondisi pasokan batu bara bagi PLTU ini menjadi pembelajaran. Ia mengakui pasokan batu bara sedang sulit. Menurutnya, perlu strategi konversi pembangkit batu bara dengan sumber energi lain, Kendati hal yang tidak mudah untuk mewujudkan hal tersebut, mengingat sumber energi primer yang paling murah untuk digunakan PLN saat ini adalah batu bara. “Terlepas dari apapun sumber energi primer yang digunakan PLN harus tetap mempunyai back up plan terkait dengan kondisi yang terburuk. Jangan sampai tidak ada mitigasi dan merugikan masyarakat," katanya.
“Sebagai informasi PLTU Suralaya menopang 12%-14% listrik di sistem Jawa – Bali. Dengan transmisi sebesar 500 kV, pembangkit tersebut mengkonsumsi batu bara kurang lebih 35.000 ton.” terangnya.
“PLTU Suralaya dinilai lebih kompetitif dibandingkan PLTU Independent Power Producer (IPP). Berdasarkan perhitungan Internal Indonesia Power, Biaya Pokok Produksi (BPP) yang dihasilkan PLTU Suralaya lebih murah.” tambahnya.
“PLN akan menargetkan implementasi cofiring biomassa pada PLTU Suralaya sebagai bagian dari dukungan atas percepatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT). Yang dinilai lebih baik bagi lingkungan hidup, PT. IP akan senantiasa menerapkan prokes Covid-19 dalam setiap aktifitas perusahaan.” tegas Ahsin Sidqi.
