Cilegon – Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ichwan berharap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra yang baru dilantik mampu mengakselerasi pembangunan sekaligus memperkuat sinergi antara eksekutif, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan di Kota Cilegon.
Hal tersebut disampaikan Rizki usai menghadiri pelantikan Ahmad Aziz Setia Ade Putra sebagai Sekda Kota Cilegon definitif oleh Wali Kota Cilegon Robinsar di Rumah Dinas Wali Kota Cilegon, Senin (31/8/2026).
Menurut Rizki, sebagai Pimpinan Tinggi Pratama, Sekda memiliki posisi strategis dalam mengoordinasikan birokrasi dan memastikan program-program pembangunan berjalan secara efektif serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. “Semoga kami dari DPRD, Pak Aziz selaku Sekda sebagai Pimpinan Tinggi Pratama di Cilegon ini bisa mengakselerasi percepatan pembangunan di wilayah Kota Cilegon. Kemudian juga bisa profesional dalam melayani kepentingan publik, serta bisa berkomunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder, terutama dengan DPRD Kota Cilegon,” ujar Rizki.
Rizki menilai status Aziz yang kini telah definitif memberikan ruang kewenangan yang lebih kuat dalam menjalankan fungsi koordinasi pemerintahan. Kondisi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat berbagai kebutuhan pembangunan yang menjadi perhatian masyarakat. “Kalau kemarin mungkin Pak Sekda dalam hal ini masih jabatannya sebagai Pj, kewenangannya belum 100 persen. Nah, kalau hari ini sudah definitif, sudah murni selaku Sekretaris Daerah Kota Cilegon. Ini bisa mempercepat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD Kota Cilegon siap menjadi bagian dari upaya menjembatani kebutuhan masyarakat melalui fungsi legislatif, termasuk dalam pembahasan dan pengawalan kebijakan anggaran daerah.
Menurutnya, terdapat sejumlah agenda yang membutuhkan akselerasi, khususnya berkaitan dengan pembahasan anggaran perubahan dan penyusunan anggaran reguler 2027.
Lebih lanjut, Rizki menyebut salah satu pekerjaan rumah utama Sekda adalah memastikan seluruh OPD bekerja secara terintegrasi. Ia menilai program pembangunan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus saling mendukung agar sumber daya dan kemampuan fiskal daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal. “PR-nya sih cukup banyak, terutama bagaimana bisa mensinkronisasikan dan juga mengintegrasikan seluruh OPD. Kemudian programnya itu jangan masing-masing, kalau bisa saling terintegrasi,” ungkapnya.
Menurut Rizki, Sekda sebagai koordinator birokrasi harus mampu mengonsolidasikan seluruh perangkat daerah sehingga kerja sama lintas-OPD dapat menghasilkan program yang lebih efektif. “Dengan kekuatan fiskal yang hari ini ada, itu bisa dimaksimalkan dan juga direalisasikan dengan jauh lebih baik melalui kerja sama antar-OPD. Selaku Sekda sebagai koordinator, ini harus mampu mengkonsolidasikan hal itu,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rizki juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang saat ini cukup ketat. Ia berharap Sekda bersama perangkat daerah terkait mampu mendorong inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui optimalisasi sektor pajak.
Ia mengatakan, DPRD melalui Badan Anggaran telah memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi agar potensi PAD yang masih belum maksimal dapat terus digenjot. “PAD kemarin kan juga sudah menjadi catatan dari Badan Anggaran, bahwa itu harus terus digenjot, dimaksimalkan. Semoga ada inovasi ke depannya,” ujarnya.
Rizki menilai upaya meningkatkan PAD perlu diawali dengan pemetaan potensi secara menyeluruh melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Selain melihat potensi yang belum tergarap, evaluasi terhadap sumber daya manusia dan kinerja pengelolaan pendapatan juga dinilai penting. “Coba diskrining terlebih dahulu mana kira-kira potensi yang masih belum maksimal. Apakah yang belum maksimal itu memang belum digenjot serius atau memang ada titik-titik yang SDM-nya juga harus dipantau, dievaluasi secara serius oleh Pak Sekda,” jelasnya.
Secara spesifik, Rizki menyebut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai salah satu sektor yang masih menjadi perhatian karena realisasinya dinilai belum optimal. “Terutama yang menjadi permasalahan klasik kan BPHTB. Realisasinya masih rendah. Semoga di semester kedua ini dan nanti di awal 2027 bisa digenjot dari BPHTB,” katanya.
Menurut Rizki, optimalisasi PAD semakin penting di tengah adanya dampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Karena itu, pemerintah daerah dituntut semakin kreatif dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan yang ada di Kota Cilegon. “Karena ada efek pemotongan TKD, itu harus lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi ke depan bagaimana menggali potensi PAD yang ada di daerah,” tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Cilegon Robinsar menegaskan bahwa Sekda memiliki peran sebagai motor penggerak sekaligus motor pelayanan masyarakat. Ia meminta Ahmad Aziz mampu mengakomodasi dan mengoordinasikan seluruh OPD tanpa membeda-bedakan kelompok. “Saya minta Pak Sekda harus menjadi pemimpin ASN untuk semua. Tidak ada warna, tidak ada kelompok. Kita semua ASN yang bekerja untuk masyarakat,” tegas Robinsar.
Robinsar juga meminta seluruh jajaran ASN memiliki satu pemikiran dan satu pandangan dalam menjalankan tugas pemerintahan, dengan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Menanggapi pesan tersebut, Sekda Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra menyatakan komitmennya untuk menjaga kekompakan seluruh ASN dan memastikan birokrasi bergerak dalam satu arah untuk mendukung program prioritas Pemerintah Kota Cilegon. “Seluruhnya harus satu suara, satu bahasa, satu langkah untuk bisa mewujudkan semua program-program prioritas yang sudah direncanakan oleh Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota,” ujar Aziz.
Ia menegaskan, soliditas ASN pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat
