Makassar - Kepemimpinan Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Makassar, YM Dr I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H., kian mempertegas posisinya sebagai salah satu jangkar integritas dan profesionalisme di lingkungan peradilan Indonesia.
Menakhodai pengadilan kelas IA khusus dengan dinamika perkara yang tinggi dan kompleks bukan perkara mudah. Namun, dedikasi beliau dalam menjaga muruah peradilan dan menegakkan transparansi menjadikannya sosok suritenggangan (suri teladan) yang patut dicontoh oleh para pimpinan pengadilan negeri di berbagai daerah.
Konsistensi Menjaga Integritas dan Transparansi
Di bawah komando YM Dr I Wayan Gede Rumega SH MH, PN Makassar terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Integritas bukan sekadar slogan, melainkan diwujudkan dalam langkah nyata:
* Pelayanan Publik yang Bersih: Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memangkas birokrasi dan menutup celah praktik pungutan liar atau intervensi dari pihak luar.
* Keterbukaan Informasi: Memastikan akses informasi perkara dapat dipantau dengan baik oleh masyarakat dan pencari keadilan secara transparan.
* Sinergi dan Manajemen Perkara yang AdaptifMenghadapi volume perkara yang besar di kota metropolitan seperti Makassar memerlukan ketegasan sekaligus kecerdasan manajerial.
Beliau berhasil mendorong ritme kerja yang efektif dan "kerja pintar" (smart work) di kalangan para hakim dan aparatur sipil negara (ASN) pengadilan, sehingga penyelesaian perkara dapat berjalan tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas putusan.
Selain itu, sikap beliau yang akomodatif namun tetap menjaga jarak profesional yang rigid terhadap potensi benturan kepentingan, menjadi bukti bahwa kepemimpinan yang berintegritas mampu memitigasi risiko hukum dan sosial di wilayah hukum Sulawesi Selatan.
Catatan Teladan untuk Daerah Lain
Gaya kepemimpinan YM Dr I Wayan Gede Rumega SH MH memberikan pesan kuat bagi para KPN di wilayah lain, khususnya kelas IA maupun pengadilan di daerah: bahwa ketegasan dan keluhuran budi (integritas) adalah modal utama dalam meraih kepercayaan publik (public trust).
Ketika sebuah lembaga peradilan dipimpin oleh sosok yang menempatkan hukum dan keadilan di atas kepentingan pribadi atau golongan, maka kepastian hukum bagi masyarakat kecil maupun dunia usaha akan tegak lurus.
Sinergi yang dibangunnya dengan berbagai elemen, termasuk media massa sebagai pilar kontrol sosial, juga menunjukkan kematangan beliau dalam mengawal keterbukaan informasi yang konstruktif demi kemajuan dunia peradilan di tanah air.
