Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai PRIMA mengeluarkan pernyataan resmi mengenai rencana impor 105.000 mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, dengan estimasi nilai sekitar Rp 24,66 triliun. Impor ini bertujuan mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada Senin, (23/02).
Partai PRIMA menilai kebijakan ini tidak hanya tentang pengadaan kendaraan operasional, tetapi juga berhubungan dengan arah kebijakan industri nasional, kedaulatan ekonomi, serta upaya negara memperkuat basis produksi dan ekosistem industri dalam negeri.
Mendukung Penguatan Ekonomi Desa
Partai PRIMA mendukung penuh langkah pemerintah dalam memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai alat strategis distribusi logistik, pangan, dan penguatan ekonomi rakyat. Koperasi desa sangat penting dalam mempersingkat rantai distribusi, menekan biaya logistik, dan memastikan hasil produksi petani, nelayan, serta UMKM tersalurkan secara efisien dengan harga yang adil.
Dukungan terhadap sarana transportasi dan infrastruktur distribusi yang andal menjadi kunci agar desa mampu menjadi pusat produksi dan perdagangan yang mandiri. Namun, penguatan ekonomi desa harus seiring dengan agenda industrialisasi nasional berbasis nilai tambah.
Koperasi desa perlu terhubung dengan rantai pasok industri domestik agar desa tidak sekadar menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga terlibat dalam proses pengolahan dan penciptaan lapangan kerja. Sinergi ini penting untuk mewujudkan ekonomi nasional yang berdaulat, produktif, dan berkeadilan sosial.
Kapasitas Industri Nasional Memadai dan Risiko Hilangnya Nilai Tambah
Data Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa kapasitas produksi kendaraan nasional mencapai sekitar satu juta unit per tahun, termasuk kendaraan niaga ringan seperti pikap. Kebutuhan 105.000 unit untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hanya sekitar 10 persen dari kapasitas tersebut. Ini berarti, dari segi kemampuan produksi, industri otomotif nasional memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan program ini.
Jika pengadaan dilakukan melalui produksi lokal, dampak ekonomi yang dihasilkan diperkirakan mencapai sekitar dua puluh tujuh triliun rupiah melalui efek berganda pada industri komponen, tenaga kerja, dan rantai pasok manufaktur.
Pengadaan kendaraan melalui impor utuh (CBU) dari produsen luar negeri seperti Mahindra dan Tata Motors berpotensi mengalihkan sebagian besar nilai tambah ke luar negeri dan mengurangi dampak ekonomi domestik. Industri otomotif bukan sekadar perakitan, melainkan ekosistem yang melibatkan ratusan perusahaan komponen serta ribuan tenaga kerja di sektor baja, plastik, karet, kelistrikan, logistik, hingga jasa pendukung lainnya, dengan efek pengganda yang besar terhadap perekonomian daerah. Ketika belanja negara sebesar Rp 24,66 triliun tidak diarahkan untuk mendorong produksi dan peningkatan kandungan lokal, maka peluang penciptaan lapangan kerja, penguatan rantai pasok nasional, peningkatan kapasitas industri komponen, serta transfer teknologi menjadi berkurang.
Risiko Layanan Purna Jual dan Ketahanan Operasional, Selain aspek produksi dan nilai tambah, Partai PRIMA juga menyoroti pentingnya layanan purna jual (aftermarket) dalam pengadaan kendaraan skala besar untuk desa. Kendaraan operasional koperasi akan digunakan dalam kondisi geografis yang beragam, termasuk wilayah terpencil dengan akses terbatas terhadap bengkel resmi dan ketersediaan suku cadang.
Apabila kendaraan diimpor secara utuh dari luar negeri tanpa basis produksi atau perakitan yang kuat di dalam negeri, terdapat risiko keterbatasan jaringan layanan purna jual, waktu tunggu suku cadang yang lebih lama, ketergantungan pada impor komponen, serta biaya perawatan yang lebih tinggi akibat fluktuasi nilai tukar. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan inefisiensi operasional koperasi desa dan berpotensi menghambat distribusi logistik yang justru ingin diperkuat melalui program ini.
Sebaliknya, apabila pengadaan dilakukan melalui produksi atau perakitan dalam negeri, maka ekosistem after market—mulai dari jaringan bengkel, distribusi suku cadang, hingga pelatihan teknisi lokal dapat tumbuh dan menciptakan lapangan kerja tambahan di daerah. Penguatan layanan purna jual domestik juga meningkatkan ketahanan operasional kendaraan dan menjamin keberlanjutan program dalam jangka panjang.
Belanja Negara sebagai Instrumen Strategis
Partai PRIMA menilai bahwa belanja pemerintah harus menjadi instrumen strategis untuk memperkuat industri nasional. Negara memiliki daya beli besar yang dapat digunakan sebagai alat pengungkit (leverage) untuk:
- Meningkatkan kandungan lokal (TKDN)
- Mendorong alih teknologi
- Memperluas lapangan kerja manufaktur dan jasa purna jual
- Memperkuat jaringan industri komponen dan layanan perawatan nasional
- Menjaga keberlanjutan investasi otomotif di Indonesia
Tanpa konsistensi kebijakan, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar konsumsi bagi produk luar negeri, bukan sebagai basis produksi dan pusat layanan industri yang kuat. Oleh karena itu, Partai PRIMA merekomendasikan agar pemerintah:
- Mengutamakan produksi dalam negeri sepanjang kapasitas tersedia.
- Mendorong skema perakitan lokal (CKD/IKD) bila kerja sama dengan produsen asing tetap dilakukan.
- Menerapkan kewajiban kandungan lokal secara progresif dalam pengadaan.
- Memastikan komitmen pembangunan jaringan layanan purna jual nasional sebelum pengadaan dilakukan.
- Mengintegrasikan program penguatan koperasi desa dengan strategi industrialisasi nasional.
Partai PRIMA berpandangan bahwa penguatan ekonomi desa dan penguatan industri nasional bukanlah dua agenda yang saling bertentangan. Keduanya harus berjalan beriringan sebagai bagian dari strategi kedaulatan ekonomi bangsa.
Belanja negara dalam jumlah besar harus memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia, baik di desa sebagai pengguna kendaraan maupun di sektor industri sebagai pencipta lapangan kerja dan penguat ekosistem produksi nasional.
Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab politik dan komitmen Partai PRIMA terhadap ekonomi kerakyatan dan industrialisasi nasional.
