Jakarta - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendorong penguatan mekanisme pertukaran satwa antar Lembaga Konservasi (LK) sebagai upaya mencegah inbreeding dan meningkatkan keberlanjutan populasi satwa.
Hal tersebut disampaikan Menhut saat menerima Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, serta Kepala Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan dan tim di Jakarta pada Senin, (5/1).
“Satwa di lembaga konservasi adalah barang milik negara yang harus dikelola bersama untuk kepentingan keberlanjutan dan peningkatan populasi,” ujar Raja Antoni.
Menhut menekankan pentingnya pembangunan database nasional satwa yang terintegrasi di seluruh LK. Database ini akan memuat jumlah individu dan kebutuhan masing-masing lembaga, sehingga pertukaran satwa dapat dilakukan secara terencana melalui mekanisme antar lembaga terlebih dahulu.
“Dengan data yang terintegrasi, kita bisa tahu lembaga mana yang surplus dan mana yang membutuhkan fresh blood,” jelasnya.
Menurut Menhut, pengaturan jumlah individu di setiap LK harus dilakukan secara cermat dengan mengedepankan kesejahteraan satwa. Ia menegaskan bahwa setiap pertukaran maupun pelepasliaran harus melalui kajian ilmiah, termasuk analisis DNA dan kelayakan sebelum rilis.
“Animal welfare tetap menjadi prioritas. Setiap rilis atau pertukaran harus berbasis kajian ilmiah dan genetik yang ketat,” tegas Raja Antoni.
Menhut berharap penguatan kolaborasi antar LK dapat memperkuat peran konservasi ex situ yang selaras dengan upaya pelestarian in situ.
