-->

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Gelar Unjuk Rasa, KSRB: Nilai SPMB Banten Tidak Transparan dan Kecewa dengan Janji Gubernur

Kamis, Juli 10, 2025 | Juli 10, 2025 WIB | 0 Views Last Updated 2025-07-11T03:26:44Z
Gelar Unjuk Rasa, KSRB: Nilai SPMB Banten Tidak Transparan dan Kecewa dengan Janji Gubernur

Serang, Banten - Koalisi Suara Rakyat Banten (KSRB) menggelar aksi unjuk rasa di dua lokasi berbeda,  unjuk rasa ini digelar di depan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang (Dindikbud) serta di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Aksi tersebut di gelar karena dipicu adanya duga tidak transparan dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025, pada Kamis, 10 Juli 2025.


Pelaksanaan SPMB oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan Provinsi Banten dinilai carut marut dan tidak transparan, masyarakat menemukan berbagai kejanggalan di lapangan termasuk adanya kecurangan sistem dengan mempersulit siswa untuk diterima di sekolah negeri.


KSRB menilai adanya dugaan permainan antara panitia SPMB dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten, dugaan ini diperkuat dengan adanya daftar penerimaan online yang masih buka pada tanggal 27 Juni 2025, padahal batas akhir pendaftaran 26 Juni 2025.Selin itu, adanya laporan dari masyarakat menyebutkan adanya siswa dengan nilai tinggi dan jarak tempat tinggalnya tidak jauh dari sekolah negeri namun di tolak hanya karena kartu keluarga (KK) yang digunakan baru diperbaharui dan belum beruisia satu tahun.


Dalam orasi tersebut, Adi Acong selaku komandan lapangan (Danlap) KSRB menyatakan kekecewaannya terhadap janji Gubernur Banten yang dinilai tidak terealisasi. "Gubernur Banten telah membohongi rakyat dengan mengatakan sekolah swasta gratis, padahal kenyataan di lapangan tetap bayar. Ini penipuan terhadap rakyat," tegasnya.


Melalui aksi ini KSBR menyampaikan permohonan dan desakan kepada pihak Dinas Pendidikan agar :

  1. Menambah Rombel (Rombongan Belajar) di sekolah negeri.
  2. Melaksanakan SPMB 2025 secara transparan.
  3. Tidak mempersulit siswa masuk ke sekolah negeri.
  4. Tidak menjanjikan sekolah gratis bila kenyataannya bayar.
  5. Tidak menjadikan syarat KK yang belum beruisia setu tahun sebagai alasan penolakan siswa untuk bersekolah.


Adi menegaskan, jika aspirasi mereka tetap diabaikan, maka aksi akan berlanjut minggu depan dengan massa yang akan lebih besar.


"Karena aksi kita hari ini tak digubris, kita akan lanjutkan aksi lanjutan minggu depan dengan massa lebih banyak lagi," tandasnya. (**)

×
Berita Terbaru Update