Serang, preessroom.co.id - Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Serang secara tegas menolak kebijakan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang berencana mengevakuasi 1.000 warga Palestina ke Indonesia.
Langkah tersebut dinilai tidak menyentuh akar persoalan konflik Palestina, bahkan berpotensi menjadi bagian dari skenario pelemahan perjuangan kemerdekaan Palestina.
Wacana kebijakan ini disampaikan oleh Presiden didepan awak media dan mendapat sorotan luas dari masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis kemanusiaan.
LKBHMI Cabang Serang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana tersebut, pernyataan evakuasi disampaikan oleh Prabowo dalam berbagai forum internasional baru-baru ini, dan terus menjadi perbincangan hangat di tanah air hingga hari ini.
Ardhya Naufal Fahri, Direktur Eksekutif LKBHMI, tindakan evakuasi ini justru berisiko memperkuat agenda kolonial Israel dalam mengosongkan wilayah Gaza dari rakyatnya. Sebagaimana disampaikan oleh tokoh akademisi Islam internasional Prof. Nadirsyah Hosen.
"Jalan ke neraka sering dibentangkan dengan niat baik," ungkapnya.
Ia menilai kebijakan evakuasi tersebut bisa memberi legitimasi terhadap ambisi lama Israel untuk mengosongkan Gaza secara permanen," jelasnya pada Senin, 14 April 2025.
Lanjut LKBHMI memandang kebijakan ini tidak murni kemanusiaan, melainkan memiliki aroma kepentingan politik dan ekonomi.
"Tindakan ini diduga sebagai upaya mendekatkan hubungan Prabowo dengan Amerika Serikat di bawah Trump, terlebih setelah AS menaikkan tarif ekspor Indonesia hingga 32%. Ini bukan solusi, ini politik simpati kosong," tegasnya.
Ardhya Naufal Fahri, Direktur Eksekutif LKBHMI dengan tegas menolak kebijakan tersebut. Kami menilai ini adalah bentuk kegagalan pemerintah memahami esensi perjuangan rakyat Palestina.
"Rakyat Palestina tidak ingin dievakuasi mereka ingin merdeka dan mempertahankan tanah air mereka, jangan jadikan pengungsian sebagai solusi instan yang justru menormalisasi penjajahan,” tuturnya.
Direktur Eksekutif LKBHMI menyerukan agar Pemerintah Indonesia mengambil sikap diplomatik yang lebih progresif dan tegas terhadap Israel, bukan justru tunduk dalam manuver diplomasi yang semu.
"Solusi kemanusiaan tidak boleh berdiri di atas pengkhianatan terhadap hak-hak kedaulatan bangsa tertindas," tandasnya. (Mdrs)
