Cilegon, preessroom.co.id - Pengurus Pusat Jaringan Muda Indonesia (PP JMI) mendukung penuh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait Efisiensi Anggaran Belanja Negara.
Hadi Rusmanto Waketum PP JMI mengungkapkan pemerintah mengambil langkah yang tepat untuk Efesiensi Anggaran Belanja Negara, dengan keadaan ekonomi kurang stabil dan serta konflik global
"Dengan ini langkah yang tepat diambil oleh pemerintah kita, tentu harus kita sikapi bersama ditambah kondisi keadaan ekonomi global yang tidak pasti serta konfik perang dagang Negara negara maju yang sedang tidak stabil, tentu saja sangat mempengaruhi perekonomia negara kita," ujar Hadi saat ditemui pada Sabtu, (19/04/2025).
Ia juga menambahkan bahwa hampir semua lembaga pemasyarakatan over capacity dalam menggunakan anggaran, disebebkan dengan semua kasus hukum dimasukkan kedalam penjara lapas.
"Hari ini seperti yang kita ketahui semua bahwa hampir semua Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia over capacity, karena semua kasus hukum dimasukan kedalam penjara Lapas," ungkap Waketum PP JMI.
Hadi Rusmanto yang suka disapa Hadi meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan harus membenahi dan evaluasi dengan dengan terkait sistem lembaga pemasyarakatan yang sekarang sedang berjalan.
"Tentu Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan harus berbenah dan evaluasi terkait sistem lembaga pemasyarakatan, jangan sampai menjadi beban keuangan negara, misalnya seperti yang kita ketahui untuk memberi makan para warga binaan pemasyarakatan (WBP) Pemerintah harus merogoh kocek hingga triliunan rupiah," jelasnya.
Ia juga menegaskan sesuai dengan UU No 12 tahun 95 pasal 2 bahwa untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.
"Tentu sudah seharusnya semua warga binaan pemasyarakan memiliki hak yang sama untuk menjadi insan lebih baik lagi,," tegas Hadi.
Hadi Rusmanto meminta pengelolaan lembaga pemasyarakatan jangan sampai ada perbedaan (pilih kasih) antara warga binaan pemasyarakatan dan apalagi di beda bedakan antara warga binaan tindak pidana ringan dan berat.
"Jangan sampai ada perbedaan (pilih kasih) antara Warga Binaan Pemasyarakan, semua warga binaan sama dimata hukum, jangan dibeda bedakan antara warga binaan tindak pidana ringan dan berat (lapas dengan fasilitas mewah dan Lapas dengan fasilitas yang tidak layak), ketika sudah masuk dalam lapas semua harus dapat fasilitas sama (makan, tempat tidur dan aktivitas dalam lapas), dan semua warga binaan harus diberdayakan untuk menciptakan nilai produktifitas (Mendapatkan Pemasukan Negara) agar jangan sampai warga binaan pemasyarakatan hanya jadi beban bagi Negara" tambah Hadi.
Ia juga berharap pemerintah harus mempunyai banyak kreatif untuk meningkatkan produktivitas warga binaan, yang sehingga menghasilkan karya karya hasil binaan pemasyarakatan, dan untuk bisa dijadikan nilai ekonomis hasil karya karya binaan pemasyarakatan.
"Pemerintah harus kreatif untuk meningkatkan produktifitas warga binaan pemasyarakatan, Karya karya hasil warga binaan pemasyarakatan harus bisa menghasilkan nilai ekonomis agar mereka menjadi aset yang bernilai manfaatnya negara, kita juga bisa menjadikan warga binaan dilatih dan dibekali untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah, selama menjalani hukuman mereka bisa juga ajari untuk bertani dan bercocok tanam mengarap sawah serta ladang agar swasembada pangan segera terwujud," tandasnya. (Mdrs)
