CILEGON - Pemerintah Kota Cilegon tengah menggodok strategi efisiensi anggaran, termasuk pemangkasan belanja pegawai dan kemungkinan penggabungan organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, langkah ini menuai polemik, terutama terkait potensi pemotongan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) serta anggaran publikasi yang dipangkas hingga 50 persen.
Wakil Wali Kota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo, menegaskan harapannya agar TPP ASN tetap dipertahankan. “Kita harapkan TPP jangan dipotong,” ujarnya saat ditemui di Aula Setda pada Jum'at, 21 Maret 2025
Langkah efisiensi ini merujuk pada UU No 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengharuskan pemerintah Daerah mengalokasi belanja daerah lebih produktif dengan yang menginstruksikan pemerintah daerah mengurangi belanja pegawai dalam jangka waktu lima tahun. Pemerintah diminta menata ulang birokrasi agar lebih efektif dengan fokus pada kualitas pelayanan, bukan sekadar kuantitas pegawai.
“Kita sedang mempersiapkan tata birokrasi yang lebih baik. Pelayanan bukan soal jumlah pegawai, tapi bagaimana mereka bisa bekerja lebih efektif,” kata Fajar.
Namun, di tengah wacana pemangkasan TPP, anggaran publikasi justru sudah lebih dulu dipotong secara drastis. Anggaran untuk media dan penyebarluasan informasi pemerintah dipangkas hingga 50 persen, memunculkan pertanyaan besar tentang transparansi kebijakan ini.
Saat ditanya mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pemangkasan tersebut, Fajar memberikan jawaban yang mengundang tanya.
“Bukan saya yang potong,” katanya sambil tertawa.
Jawaban tersebut bukannya meredakan spekulasi, justru menambah ketidakjelasan. Jika bukan Wakil Wali Kota, lalu siapa yang mengambil keputusan ini? Apakah ada tekanan dari pusat atau kebijakan ini didasarkan pada kepentingan tertentu?
Fajar hanya berharap ada solusi dalam perubahan anggaran mendatang. “Mudah-mudahan nanti di anggaran perubahan ada jalan keluar. Semoga ke depan menjadi lebih baik lagi,” katanya.
Namun, dengan pemotongan anggaran yang mulai menyentuh berbagai sektor, terutama publikasi dan kemungkinan TPP ASN, muncul kekhawatiran baru. Jika efisiensi ini tidak dibarengi dengan strategi yang tepat, bukan hanya pegawai yang terdampak, tetapi juga transparansi pemerintahan dan efektivitas layanan publik.
Kini, bola panas ada di tangan Pemerintah Kota Cilegon. Apakah kebijakan efisiensi ini benar-benar untuk kepentingan rakyat, atau sekadar langkah pragmatis yang berisiko menurunkan kualitas. (Ldy)
