Cilegon, preessroom.co.id - Kuasa hukum pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Helldy-Alawi dan masyarakat Kota Cilegon mengajukan pelaporan dengan adanya dugaan yang melakukan money politik ke Bawaslu Kota Cilegon pada Senin, 2 Desember 2024.
Kuasa hukum pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Helldy -Alawi menindaklanjuti pelaporan dan masa aksi pada Jumat 29 November 2024 lalu as dengan melakukan gugatan dengan adanya money politik yang di duga dilakukan oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Robinsar -Fajar 01 pada pencoblosan 27 November 2024 lalu dengan banyak bukti berupa video, voice note dan 600 pernyataan dari masyarakat, kini Tim kuasa hukum Silvi di temani sekjen Aliansi Masyarakat Pro Demokrasi, dan Pauri dari Akademisi dengan melakukan pelaporan kepada Bawaslu.
Silvi kuasa hukum Helldy-Alawi menyampaikan bahwa pada tanggal 27 November 2024 pada pencoblosan adanya tindakan politik uang secara masif di seluruh TPS dan di 43 kelurahan di Kota Cilegon.
"Saat itu kita sampaikan bahwa pada tanggal 27 November 2024 itu tindakan politik uang secara masif di seluruh TPS di Kota Cilegon 43 kelurahan merupakan tindakan bencana demokrasi," ujarnya.
Ia juga mengatakan dengan pelaporan ini kepada Bawaslu untuk melakukan proses sebagai mana yang telah di atur dengan ketentuan.
"Saya sebagai masyarakat atas nama merah putih atas nama konstitusi dan demokrasi mendatangi Bawaslu serta meminta kepada Bawaslu melalui pengaduan ini untuk melakukan proses sebagai mana diatur dengan ketentuan," tegasnya.
Ia menambahkan untuk bukti bukti pelaporan berupa video, voice note dan bukti bukti kesaksian masyarakat Cilegon dengan kurang lebih 600 pernyataan.
"Hari ini pelaporannya ada kita menyatakan bukti bukti video kemudian ada voice note dan juga bukti bukti kesaksian masyarakat Cilegon kurang lebih sekitar 600 pernyataan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 November 2024 telah terjadi politik uang," jelasnya.
Silvi menambahkan bahwa bukan soal tentang 01, 02, 03 tetapi berbicara soal tentang demokrasi dan konstitusi yaitu pelanggaran demokrasi berupa politik uang.
"Kita tidak bicara lagi tentang 01 tentang 02, 03, tapi kita bicara tentang demokrasi dan konstitusi yaitu pelanggaran demokrasi berupa politik uang yang merupakan resident buruk terhadap demokrasi Bangsa kita dan ini menjadi tanggung jawab kita sebagai penggiat," tuturnya.
Sementara itu. Pauri D Samal sebagai akademisi berharap pemimpin masa depan pemimpin yang membangun bangsa dimana amanah di pundaknya harus mampu menjabat dengan kejujuran keadilan dan integritas yang tinggi apapun yang ada di Cilegon.
"Mengharapkan pemilu kita dari hari ke hari, dari tahun ke tahun lebih baik dimana pemilih itu bukan hanya menangkal tetap memilih pemimpin masa depan," ujarnya.
"Pemimpin yang membangun bangsa dimana amanah di pundaknya harus mampu menjabat dengan kejujuran keadilan dan integritas yang tinggi apapun yang ada di Cilegon," tandasnya. (Mdrs)
