Cilegon, Preessroom.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon memberikan atensi terhadap OPD pemerintah Kota Cilegon yang tidak hadir dirapat paripurna perencanaan anggaran APBD 2025 di ruangan Rapat Paripurna pada Senin, 21 Oktober 2024.
DPRD Kota Cilegon mengingatkan kepada jajaran pemerintah Kota Cilegon yang khususnya OPD agar ikut serta rapat paripurna perencanaan anggaran APBD 2025 agar berjalan dengan baik, di dalam ruangan rapat paripurna tidak ada kepala OPD yang tidak hadir dan ikut serta di dalam perencanaan penganggaran APBD 2025.
Ketua DPRD Kota Cilegon memberikan atensi tersebut agar tidak hanya diwakili oleh Pjs Walikota Cilegon.
Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ikhwan mengingatkan bahwa rapat paripurna butuh dukungan dari pihak eksekutif dan pihak eksekutif juga butuh dukungan dari legislatif dan dua lembaga yang tidak bisa dipisahkan.
"Saya mengingatkan bahwa yang namanya rapat paripurna kita inikan butuh juga, kita ini lembaga butuh dukungan dari pihak eksekutif dan pihak eksekutif juga butuh dukungan dari pihak legislatif artinya kita kesatuan yang tidak bisa dipisahkan," ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa yang ikut hadir bukan hanya di hadiri Pjs saja dan di rapat paripurna ini butuh Masukan-masukan dari kepala OPD .
"Coba dong setiap rapat paripurna OPD kepalanya nih hadir apa lagi rapat hari ini prinsipnya itukan tentang bagaimana pandangan umum fraksi terkaitan dengan masukan masukan dan kritik bagi pemerintah daerah kalo hanya di hadiri sama PJs saja," jelasnya.
Rizki menyampaikan ingin kedepannya bekerjasama dan ini juga menjadi PR juga serta dikerjakan dengan sebaik baiknya.
"Kita menginginkan mari kita bekerja dengan baik kedepannya bersama-sama supaya apa, supaya pekerjaan kita yang menjadi PR kita bersama ini bisa dikerjakan dengan sebaik baiknya," tuturnya.
Sementara itu pejabat sementara Walikota Cilegon Nana Supiana mengatakan ini menjadi perhatian buat Pjs, untuk menghadirkan kepala OPD dan akan ada sanksi juga buat kepala OPD yang tidak hadir.
"Kita untuk wajib menghadirkan semua OPD nanti akan ada sanksi bila tidak hadir, kan bagian dari bagaimana perangkat daerah ini sebagai Kepala-kepala perangkat daerah menjadi wajib hadir di momen momen strategis," tegasnya.
Ia juga mengatakan akan memerintahkan kepada Sekertaris Daerah untuk memerintahkan untuk mewajibkan semua kepada kepala OPD untuk hadir.
"Saya akan meminta kepada Sekda untuk mewajibkan semua dimomen momen berikutnya, sankinya banyak dari teguran sampai dari teguran lisan sampai pernyataan tidak puas kalo perlu kita sanki ada semacam penundaan gaji berkala atau tunkinnya kita tahan," tandasnya. (Mdrs)
