Cilegon, Preessroom.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon tidak puas dengan pendapatan daerah yang belum mencapai target disampaikan waktu sidang paripurna perencanaan anggaran di ruangan rapat paripurna pada Senin, 21 Oktober 2024.
Ketua DPRD kota Cilegon Rizki Khairul Ikhwan menyampaikan ketidak puasan dengan pendapatan pajak daerah yang belum mencapai target.
"Masih kurang puas karena kemarin kan dari rapat evaluasi gubernur juga banyak target pendapatan yang belum tercapai," ujarnya.
Ia juga memberikan atensi kepada pemerintah kota terutama dengan perpajakan, mulai dari pajak reklame hiburan maupun hiburan.
"Nah ini juga kan harus diatensi juga dari pemerintah kota terutama berkaitan dengan pajak seperti reklame hiburan, hiburan di sini kan objek pajaknya berkaitan paigrund segala macem jangan dikonotasikan negatif nih," jelasnya.
Rizki juga belum puas dengan penjelasan dari pihak eksekutif yang dijelaskan hanya umum umumnya saja.
"Kita kan butuh penjelasan secara komprehensif tadi yang dijelaskan baru yang umum umumnya saja, baru lah nanti mungkin di rapat rapat selanjutnya akan kita bedah satu persatu," tegasnya.
Sementara itu Pjs Walikota Cilegon Nana Supiana menyampaikan berterimakasih dengan Penyampaian-penyampaian masukan dari dewan, dengan mengkoreksi Anggaran-anggaran untuk mengoreksi pendapatan prioritas.
"Masukkan dan terkaitan dengan koreksi Proitas-prioritas anggaran di Cilegon sebagai bahan koreksi nanti secara bersama sama, kita bersama eksekutif dan yudikatif untuk mengoreksi harapan pendapatan prioritas prioritas yang orientasinya untuk menjadi atensi bersama jadi fokus bersama di dalam nanti menyusun anggaran tahun 2025," ujarnya.
Ia juga menyampaikan penargetan untuk pendapatan dengan bagi hasil yang dipisahkan dari pajak motor.
"Untuk target proyeksi bagi hasil yang dipisahkan dari pajak kendaraan bermotor, itu targetnya akan bisa kita tutup dari target itu dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor sekitar seratus dua puluh lima mliyar kita akan menutupi devisit anggara tahun 2024," jelasnya.
Ia juga menambahkan alokasi anggaran secara kashbasis untuk bisa update setiap triwulan untuk menutupi devisit.
"Alokasi anggaran secara kas basis itu bisa update per tri wulan atau di sepakati bersama berkaitan dengan pendapatan pajak kendaraan bermotor untuk menutupi devisit," tutupnya. (Mdrs)
