Preessroom.co.id, Cilegon - Maraknya pemberitaan dari media online akan adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh Sekolah Menengah Atas yang mengatasnamakan Komite Sekolah menuai kritikan tajam dari kalangan masyarakat.
Sesuai yang diungkap oleh Rini Suryani selaku masyarakat Kota Cilegon menyampaikan kejengkelannya terhadap Lembaga Pendidikan di Provinsi Banten.
"Saya lihat berita tadi di media online ada berita dugaan pungli yang dilakukan oleh kepala sekolah SMA Negeri 1 Serang, padahal pemerintah sudah memprogramkan pendidikan gratis, mulai dari SD, SMP dan SMA/SMK, tetapi kenapa komite sekolah selalu saja ada iuran yang diberlakukan kepada wali murid, emang anggaran pemerintahnya enggak cukup tah, sampai-sampai harus minta lagi sama wali murid", ujar Rini dengan nada kesal pada Jumat, (18/10/2024).
Dengan adanya keluhan yang disampaikan oleh Rini Suryani selaku masyarakat, wartawan preessroom.co.id mencoba meminta tanggapan kepada kepala sekolah yang pernah menjabat sebagai Ketua MKKS dirinya menyampaikan bahwasannya dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) tidaklah mencukupi.
"Saya selaku Kepala Sekolah yang bertugas di wilayah Provinsi Banten dan pernah menjabat sebagai Ketua MKKS menyampaikan keprihatinan saya terhadap lembaga pendidikan, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Seharusnya pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten lebih peka akan kebutuhan pihak sekolah, pada tahun 2019 itu sempat ada Anggaran Dana BOSDA tetapi hanya sesaat", ujar mantan Ketua MKKS saat wartawan preessroom.co.id menghubungi lewat telepon selulernya pada Jumat, 18 Oktober 2024.
Mantan Ketua MKKS pun menambahkan bahwasanya kejadian yang dialami oleh pihak SMAN 2 KS Cilegon dan SMAN 1 Serang itu tidak luput dari keteledoran yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
"Dengan adanya kejadian yang dialami oleh pihak SMAN 2 KS Cilegon dan SMAN 1 Serang saya anggap itu bentuk keteledoran pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten, kenapa saya menyampaikan hal seperti itu, karena kami selaku kepala sekolah merasa kekurangan dalam meningkatkan mutu pendidikan disekolah kami ini, soalnya anggaran dana BOS yang kami terima dari pusat itu tidak mencukupi untuk kebutuhan operasional sekolah. Seharusnya pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten jangan melakukan tindakan Kriminalisasi Pendidikan seperti yang kami rasakan seperti sekarang ini, coba kalau anggaran BOSDA itu tetap di gelontorkan dengan nominal anggaran 4 juta per siswa, mungkin hal seperti ini tidak terjadi", tegas Mantan Ketua MKKS.
Saat wartawan preessroom.co.id mempertanyakan seberapa pentingkah Anggaran Biaya Operasional Daerah (BOSDA) Mantan Ketua MKKS menjawab sangat penting.
"Jelas penting lah, kita dituntut untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah, pemerintah pusat sudah mengelontorkan anggaran melalui dana BOS, per siswa kisaran 1,6 juta, sedangkan biaya operasional sekolah itu kalau dihitung-hitung bisa lebih dari 5 juta per siswa, jika tidak dibantu oleh anggaran BOSDA mau tidak mau kita mengajukan kepada komite untuk menggalang dana kepada masyarakat, karena peranan masyarakat adalah salah satu unsur untuk meningkatkan mutu pendidikan disekolah, kalau kita mau mengajukan ke Organisasi Perangkat Daerah, yaitu Dinas Pendidikan itu sudah seperti pengemis, sudah memohon saja kadang-kadang lama proses untuk bisa direalisasikannya, coba kalau anggaran BOSDA Provinsi itu masih diberlakukan mungkin kejadian seperti ini tidak akan pernah terjadi, coba contohnya kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi Banten, saya yakin setiap Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten pasti mengelontorkan anggaran BOSDA untuk daerahnya masing-masing, sampean pertanyakan penting atau tidak anggaran BOSDA itu untuk sekolah", jelas mantan Ketua MKKS.
Atas dasar saran dari Mantan Ketua MKKS, maka wartawan preessroom.co.id mencoba meminta tanggapan melalui telepon seluler kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon, seberapa pentingnya anggaran BOSDA untuk Biaya Operasional Sekolah, Heni Anita Susila menyampaikan Anggaran Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sangatlah penting.
"Anggaran BOSDA itu sangat penting untuk sekolah, soalnya tidak semua biaya operasional sekolah bisa di saver oleh dana BOS pusat, contohnya sekolah SD dan SMP di Kota Cilegon, kalau mengandalkan dana BOS untuk SD itu hanya 920 ribu per siswa, sedangkan SMP hanya 1.120 ribu per siswa, itu dalam jangka waktu satu tahun, makanya Pemerintah Kota Cilegon menganggarkan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), kan pihak sekolah bisa kebantu untuk biaya operasionalnya jadi tidak harus minta kepada wali murid lagi", tandas Heni dengan jelas, Jumat (18/10/2024). (Ld)
