-->

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Polres Cilegon Polda Banten adakan Rakor Lintas Sektoral dalam Rangka Pengamanan Pilkada Serentak

Kamis, Agustus 22, 2024 | Agustus 22, 2024 WIB | 0 Views Last Updated 2024-08-23T02:36:24Z



Cilegon - Pada Kamis, 22 Agustus 2024 pukul 10.20 Wib di Aula Wicaksana Laghawa Polres Cilegon Polda Banten dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi (Rakor) lintas sektoral dalam rangka pengamanan Pilkada serentak Tahun 2024.

Kapolres Cilegon Polda Banten AKBP Kemas Indra Natanagara melalui  Wakapolres Cilegon Kompol Rifki Seftirian Yusuf memberikan sambutannya tentang  tujuan diadakan rapat ini adalah dalam rangka menyamakan persepsi terkait dengan pengamanan Pilkada serentak Tahun 2024 dimana dalam setiap kegiatan Pilkada harus adanya sinergitas demi menciptakan situasi yang aman dan lancar.

"Tahapan - tahapan Pilkada serentak Tahun 2024 mari kita lakukan sinergitas dengan berbagai pihak, kami mohon kerjasamanya demi terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif," tandasnya.

Sementara itu KBO Sat Intelkam Polres Cilegon IPTU Imam Maryono tentang kerawanan tahapan pemutahiran data pemilih dan penyusunan data pemilih serta penyusunan daftar pemilih.

"Potensi kerawanan pada tahapan pemuktahiran data agar tidak adanya pemilih ganda, calon pemilih tidak masuk daftar pemilih, calon pemilih yang pindah alamat, meninggal dunia, Polri, TNI masih masuk daftar pemilih," ujarnya.

"Potensi kerawanan pada saat pendaftaran pasangan calon seperti mobilisasi massa ke KPU dan Bawaslu dari calon yang tidak lolos pencalonan, aksi unras ke KPU dan Bawaslu terkait paslon yang tidak lolos pencalonan, pemalsuan dokumen, dan intimidasi penyelenggara," tuturnya.

"Sedangkan untuk potensi kerawana pada saat masa kampanye Pemilu seperti polarisasi dukungan calon sehingga menimbulkan perpecahan di masyarakat, adanya black campaign / kampanye hitam, mobililasi masa, adanya gesekan antar pendukung, bentrok antar pendukung, intimidasi yang dilakukan pendukung, pawai masa kampanye, pelibatan ASN, anak dibawah umur saat kampannye dan tempat ibadah dijadikan tempat kampanye serta pengrusakan alat peraga kampanye (APK) pemilu" tuturnya. 


Masa tenang 

Kampanye terselubung

Money politik

Mengarahkan orang untuk memilih paslon tertentu

Pengancaman, intimidasi dan teror


Pemungutan suara

Ketidak netralan kpps

Intimidasi terhadap pemilih, saksi dan kpps

Pencurian, pengrusakan & pembakaran kotak surat suara

Aksi protes hasil penghitungan

Pengerahan masa ke tps / lokasi penghitungan

Bentrok antar pendukung dilokasi tps

Mengarahkan sesorang untuk memilih paslon tertentu

Money politik

Waktu mulai penghitungan


Rekapitulasi Penghitungan suara 

  • Pengerahan masa saat rekapitulasi penghitungan suara
  • Bentrok antar pendukung
  • Aksi protes dari saksi & masa pendukung
  • Ketidaknetralan penyelenggara pemilu yang memicu aksi protes

Penetapan calon terpilih

  • Pengerahan masa ke KPU dan Bawaslu
  • Mobilisasi massa ke MK

Rekomendasi 

  1. Monitoring dan pengamanan dalam setiap tahapan pilkada tahun 2024
  2. Tingkatkan deteksi dini, deteksi aksi, inventarisir potensi kerawanan baik kerawanan yang sifatnya umum maupun kerawanan pilkada
  3. Sinergitas tni – polri, kejaksaan, pemda, gakkumdu, penyelenggara pemilu, elemen masyarakat serta stake holder terkait dalam rangka pengamanan pemilu 2024
  4. Management media sosial mencegah penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian
  5. Dilakukan penggalangan thd paslon, timses, toga, tomas, toda dan ormas / lsm serta pok masyarakat lainnya dalam rangka cooling system pemilukada 2024.
  6. Himbauan kamtibmas untuk tidak mudah terprovokasi dan hindari berita hoax yg memicu perpecahan
  7. Personil pam tahapan pilkada disesuaikan dengan tingkat kerawanan dalam tahapan pilkada 2024.
  8. Penentuan pola pam tps agar di susun berdasarkan kerawanan lokasi TPS.
  9. Dilakukan patroli skala besar dengan instansi terkait menjelang, saat dan pasca pemungutan suara
  10. Dilakukan pengawalan dalam pendistribusian logistik pilkada
  11. Dilakukan pengamanan di kantor kpu, bawaslu dan gudang logistik pemilu yg disiapkan oleh KPU


Ditempat yang sama Kabagops Polres Cilegon AKP Khoirul menjelaskan  dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan Pilkada serentak ini Polres Cilegon memiliki dua wilayah yang harus diamankan yaitu Kota Cilegon dan Kabupaten Serang. 

"Operasi Mantap Praja Maung-2024 situasi daerah hukum Polres Cilegon memiliki 2 Wilayah Administratif, yaitu Kota Cilegon dengan memiliki 8 Kecamatan dan 43 Kelurahan serta Kabupaten Serang dengan 5 Kecamatan," tandasnya.

×
Berita Terbaru Update