Cilegon - Para pedagang pasar Krenceng meminta kejelasan dengan adanya peraturan yang di buat oleh PT Krakatau Sarana Properti pada musyawarah di aula DPRD Kota Cilegon pada Kamis, 29 Agustus 2024.
Kelompok Pedagang pasar Krenceng merasa keberatan dengan adanya peraturan yang diterapkan oleh PT Krakatau propert, saat di konfirmasikan kejelasan adanya permasalahan pasar pada Jumat, (30/08/24).
Sebelumnya pasar Krenceng di gusur oleh PT Krakatau Sarana Properti, para pedagang ini akan dibuatkan tempat baru, para pedagang membuat koperasi baru koperasi Kepres yang tujuannya untuk mengelola pasar, akan tetapi pihak PT Krakatau Sarana Properti , membuat koperasi baru untuk mengelola pasar yang di tunjuk langsung oleh PT Krakatau Sarana Properti membuat koperasi Kopdaka, akhirnya para pedagang pasar Krenceng kecewa adanya koperasi baru yang tidak melibatkan para pedagang pasar.
Yusuf Amin anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Komisi 2 mengatakan adanya tuntutan ini dan kekecewaan para pedagang pasar Krenceng ini bermula, adanya pihak PT Krakatau Sarana Properti menjanjikan akan memberikan uang kesepakatan ke pada koperasi Kepres, tetapi pihak PT Krakatau Sarana Properti membuat koperasi baru Kopdaka.
"Kekecewaan para pedagang Krenceng adalah dari pihak PT KSP itu memberikan pengelolaan kepada operasi yang baru, tidak menjalankan Kepres, padahal awalnya informasi Kepres ini pihak KSP sudah akan memberikan uang kesepakatan itu , karena kita juga kemudian kecewa," ujarnya.
Ia juga menyampaikan hasil musyawarah ini belum ada hasil dan belum ada titik tengahnya karena pihak PT Krakatau Sarana Properti belum bisa memberikan keputusan.
"Dari pihak KSP belum bisa memberikan keputusan karena yang hadir itu kan susah," ujarnya.
Lanjut Yusuf Amin, kami meminta kepada pihak PT Krakatau Sarana Properti untuk mengundang pihak koperasi Kepres dan koperasi Kopdaka.
"Kami menyarankan kepada perwakilan dari KSP untuk bisa mengundang Kepres dan Kopdaka untuk duduk bersama dalam hal pengelolaan ini sehingga tidak ada keributan," jelasnya.
Yusuf juga menanyakan pembangunan yang dikelola oleh kelompok koperasi Kopdaka yang di tunjuk langsung oleh PT Krakatau properti mengenai pembangunan pasar yang memakai dana sebesar 2,3 miliar.
"Kita juga menanyakan dana CSR untuk pembangunan itu berapa di pastikan nilainya, informasi yang di sampaikankan itu 2,3 miliar, sementara pembangunan hanya sebatas itu masa iyaa di bangunnya dengan nilai 2,3 miliar," tegasnya.
Ia menambahkan banyak para kelompok pedagang yang merasa keberatan dengan iuran yang lumayan besar yang aturan yang diberikan oleh koperasi kopdaka dan PT Krakatau properti, iuran para pedagang itu ada yang 250 ribu kalo yang ruko yang warna biru 275 ribu yang kaca 550 ribu bahkan ada yang 600 ribu.
"Iya permasalahannya keberatan karena itukan di bangunyakan dari dana CSR dan disewakan biaya sewanya cukup mahal, lebih mahal dari pasar Kranggot," ungkapnya.
Sementara itu Sugianto yang biasa di sebut Tole (sebagai RW) yang di lingkungan tersebut mengatakan bahwasanya yang mengelola pasar tersebut bukan dari pihak Kepres tetapi dari pihak Kopdaka.
"Dengan dikelola oleh koperasi Kopdaka tidak berjalan dengan baik, banyak para pedagang yang yang tidak berjualan di situ karena pengelolanya tidak maksimal," ujarnya.
"Khususnya warung yang ada di Krenceng dulu rencananya akan dikelola oleh orang Krenceng nyatanya sampai sekarang di kelola oleh orang luar (luar Krenceng)," tuturnya.
"Keluh kesah masyarakat ini kurang begitu di respon karena di kelolanya oleh orang luar, pasar pun sampai sekarang masih sepi karena pengelolanya mungkin dari orang lain karena dalam pengurus Pedagang-pedagang ini tidak ada," tegasnya.
Ia juga mengatakan para pedagang atau kelompok koperasi Keppres sudah mengajukan pengelolaan ini agar dikelola oleh pengelola pasar kepres tetapi pihak PT Krakatau properti mengabaikannya.
"Sudah beberapa kali mengajukan pendapat terhadap pengelolaan ini agar dikelola oleh masyarakat Krenceng, akan tetapi nyatanya tidak terealisasi beberapa kali pertemuan diabaikan," pungkasnya. (Mdrs)
*