Serang - Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) kini menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan bahwa 20% dari penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri diberikan sebagai jatah untuk oknum petinggi kampus. Informasi mengejutkan ini mencuat di tengah proses penerimaan mahasiswa baru tahun ini, menimbulkan kegaduhan dan keresahan di kalangan calon mahasiswa serta orang tua.
Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa ada permainan kotor di balik layar proses penerimaan mahasiswa baru. "Beberapa petinggi kampus diduga memanfaatkan posisinya untuk memberikan jatah khusus kepada pihak tertentu, mengorbankan calon mahasiswa yang sebenarnya layak," ujarnya.
Menanggapi tuduhan serius ini, pihak kampus melalui Wakil Rektor Bidang Akademik Dr Rusmana Ir. M.P membantah keras. "Itu informasi dipastikan tidak benar Mbak Lidya," tegas perwakilan UNTIRTA dalam balasan singkat. Namun, pernyataan singkat ini tidak mampu meredam kecurigaan dan spekulasi yang berkembang di masyarakat.
Kegagalan UNTIRTA untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci dan transparan terkait tuduhan ini justru memperkuat dugaan adanya praktik korupsi dan nepotisme dalam penerimaan mahasiswa baru. Beberapa pihak menilai bahwa bantahan singkat tanpa bukti konkret hanya menunjukkan upaya kampus untuk menutupi fakta yang sebenarnya.
Banyak calon mahasiswa dan orang tua yang merasa kecewa dan dirugikan oleh isu ini. "Kami sudah berusaha keras mempersiapkan anak kami untuk masuk ke perguruan tinggi melalui jalur mandiri. Jika benar ada jatah untuk oknum, ini sangat tidak adil," keluh seorang orang tua calon mahasiswa.
UNTIRTA harus segera mengambil langkah tegas dan transparan untuk menyelidiki tuduhan ini. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap integritas dan kredibilitas institusi pendidikan ini akan semakin merosot. Tuntutan agar pihak kampus membuka semua data dan proses penerimaan secara publik semakin menguat.
Sebagai institusi pendidikan, UNTIRTA diharapkan mampu menjunjung tinggi Nilai-nilai kejujuran dan integritas. Jika terbukti ada oknum yang menyalahgunakan wewenang, sanksi tegas harus diberikan untuk memulihkan nama baik kampus dan memberikan keadilan bagi semua calon mahasiswa yang berjuang keras untuk meraih pendidikan tinggi. (Ld)
