Bintan - Ketua PWI Bintan Harjo Waluyo menjadi narasumber di acara sosialisasi peran media massa dalam rangka menyukseskan Pilkada 2024 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bintan di Hotel Onyx villa Tanjung Uban yang dihadiri oleh puluhan Wartawan yang ada di Bintan pada Selasa, (02/)7/2024).
Dalam acara tersebut Ketua PWI Bintan menjelaskan pentingnya peran media dalam mengawasi Pilkada, yang dalam artian tidak menghakimi namun menjadi kontrol Sosial.
"Peran media di masa pilkada nanti mulai dari awal hingga selesai nanti memberikan informasi dan pemberitaan yang aktual dan terpercaya kepada masyarakat," ujarnya.
"Jika jurnalisme telah diintervensi kepentingan komersial pemilik media, maka tidak akan pernah menemukan suatu proses pemberitaan yang Benar-benar bersifat netral," tegasnya.
"Ideologi dibalik jurnalisme profesional tidak lain sebagai bentuk penghambaan terhadap pemilik modal dan pemasang iklan dalam suatu sistem media," jelasnya.
isi bukan ditujukan bagi kepentingan pembaca atau pemirsa, tetapi justru lebih diupayakan bagi kepuasan pemodal dan pemasang iklan yang notabene elit politik.
"Obyektifitas peliputan Pemilu adalah penerima secara terang-terangan terhadap keinginan politisi dan partai politik dalam upaya mengejar target politiknya," paparnya.
Dalam materi yang disampaikan disimpulkan bahwa Jurnalisme profesional telah menjadi suatu aktifitas kering yang kehilangan semangat independensi. Dalam praktek jurnalisme politik di negara berkembang seperti Indonesia, jarang ditemukan berita dan opini yang mendalam atau bersifat analisis melibatkan semua sudut pandang dalam masyarakat.
Kebanyakan realitas media lebih tampak sebagai sebuah sajian spekulasi-spekulasi. Karena akses penguasaan informasi dan pengendalian jurnalis yang hanya lebih terpusat pada lingkaran elit sumber di masyarakat. Media kerap kali lebih berperan sebagai alat propaganda kelompok-kelompok kepentingan dominan dalam masyarakat seperti partai politik atau politisi yang berkuasa.
"Pelaksanaan Pemilu adalah ujian independensi dan kredibilitas media maupun jurnalis, dalam menerapkan jurnalisme politiknya menjadi kekuatan kontrol atas proses politik nasional yang berlangsung, bahkan terjebak menjadi corong kepentingan kekuatan elit politik dan mengabaikan fungsi media, pendidikan bagi pemilih.
Jurnalisme politik dalam pemilu identik sebagai jurnalisme propaganda dan atau jurnalisme borjuis. Jurnalisme yang menghamba kepada kepentingan politisi dan pemodal kapitalis yang memanfaatkan pemilu untuk aktifitas tawar-menawar politik demi menjaga keberlangsungan bisnis atau karir politiknya.
Jadi semua ini kembali pada pribadi jurnalis itu sendiri, serta Pemilik Media.
"Jadi Rekan-rekan media sekalian, mari kita pantau jalannya Pilkada Bintan, Tanpa ada Intervensi dari pihak manapun dan selalu mengedepankan profesionalitas sebagai wartawan." seru Ketua PWI Bintan.
Di tempat yang sama Syamsul Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Bintan mengucapkan terima kasih pada Pers yang turut membantu menyebarkan informasi pada masyarakat. "Pers juga akan selalu memberikan informasi pada pers untuk informasi yang diperlukan sebagai wujud transparansi (KPU) dalam Pilkada," ujarnya.
"Terima kasih bagi awak media yang nanti membutuhkan info silahkan hubungi kami," ucapnya.
"Kami akan melayani dan memberikan informasi yang diperlukan," jelasnya
"Harapan kami, sinergi antar media dan KPU dapat terus berlanjut dalam menyampaikan informasi yang kredibel pada masyarakat hingga Pilkada di Bintan selesai nantinya," tutup Syamsul. ( Dft )
