Kemenkeu - Periode anggaran tahun 2023 telah melewati Semester 1, berbagai capaian positif turut mendukung kondisi perekonomian Indonesia yang semakin baik di bawah bayang-bayang ketidak pastian global.
Pada Rapat Kabinet Paripurna Senin (03/07) Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) telah melaporkan pelaksanaan APBN 2023 semester I.
Dalam laporannya, disampaikan bahwa Pendapatan negara sampai dengan akhir Semester 1 2023 telah mencapai Rp1.407,9 triliun (57,2% dari target) dan tumbuh positif sebesar 5,4% yoy.
Sedangkan Belanja Negara mencapai Rp1.254,7 triliun (41,0%), tumbuh 0,9%. “APBN 2023 semester I surplus Rp 152,3 Triliun, Keseimbangan Primer surplus Rp 368,2 Triliun. Ini hasil positif yang sangat baik” terang Menkeu.
Pendapatan negara ini terdiri dari Penerimaan Pajak mencapai Rp 970,2 triliun (56,5% target) tumbuh 9,9% yoy utamanya ditopang PPh Badan (tumbuh 26,2% yoy) dan PPN Dalam Negeri (tumbuh 19,5% yoy)-ekonomi kita masih tumbuh cukup baik, Penerimaan Bea Cukai 135,4 triliun (tumbuh negatif 18,8%), dan PNBP mencapai Rp302,1 triliun (68,5%) tumbuh 5,5% yoy terutama berasal dari komoditas non migas tumbuh 94,7% yoy, dan dividen BUMN yang tumbuh 19,4% yoy.
Di sisi Belanja Negara, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) telah mencapai Rp 891,6 Triliun atau tumbuh sebesar 1,6% dimana Rp 492 Triliun (55,2%) dinikmati langsung masyarakat dalam bentuk Bansos-Subsidi listrik, BBM, LPG 3 kg dan pupuk, beasiswa anak-anak tak mampu, premi BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin. Selain itu belanja prioritas nasional termasuk persiapan Pemilu, belanja alutsista, pembangunan infrastruktur dan IKN.
Selain itu, Belanja Transfer Ke Daerah untuk mendukung Pemda dalam pelayanan masyarakat (pendidikan dan kesehatan), pembangunan 4 (empat) Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. APBN juga memberikan Insentif Fiskal untuk 62 Daerah Tertinggal dan penurunan inflasi daerah.
Juga upaya memberantas kemiskinan ekstrim dengan Dana Desa difokuskan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan perbaikan tata kelola di desa.
“APBN 2023 terus bekerja keras melindungi rakyat dan ekonomi. APBN juga makin sehat dan sustainable.
Itu prestasi yang tidak mudah pada saat banyak negara mengalami krisis ekonomi dan kesulitan Keuangan Negara/utang” tutup Menkeu.
