Gunungkidul - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan dugaan praktik pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) Gedung Merah Putih KPK. Diduga, ada puluhan petugas rutan yang menerima pungli hingga mencapai empat miliar rupiah.
Saat dimintai tanggapan oleh awak media seputar kasus ini, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta, upaya pemberantasan korupsi harus dituntaskan.
“Saya kira kita sepakat untuk memberantas korupsi melalui jalur yang sifatnya itu pendidikan, kemudian juga melalui penindakan ya. Di mana pun ada korupsi, supaya terus [diberantas],” tegasnya saat memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Hajar Aswad di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (27/06/2023).
Terlebih, sambung Wapres, praktik korupsi itu terjadi di lingkungan KPK yang artinya berada di mata sendiri. Untuk itu, menurutnya, penting bagi lembaga antirasuah ini untuk membersihkan internalnya, sebelum melakukan penyelidikan di tempat-tempat lain.
“Saya kira saya setuju itu terus dilanjutkan, dituntaskan. Jangan sampai KPK yang akan melakukan upaya pemberantasan korupsi, tapi di dalam sendiri justru terjadi ini [korupsi]. Ini tentu harus lebih dulu dibersihkan ya,” pesan Wapres.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga ditanyai awak media mengenai isu reshuffle kabinet, khususnya posisi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Wapres menekankan, pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden.
“Masalah _reshuffle_, saya kira yang tahu hanya Presiden, karena itu hak prerogatif Presiden. Jadi, kita tunggu saja,” jelas Wapres.
“Nanti tidak baik (saya bocorkan), itu mesti Presiden. Nanti tidak seru kalau saya bocorkan,” tambahnya.
Hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Bupati Gunungkidul Sunaryanta, dan Pimpinan Pondok Pesantren Hajar Aswad K.H. Mutashim Billah. (Swp)
